BATU - beritaplus.id | Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko yang diwakili Wawali Punjul Santoso, Senin, ( 29/11/2021) menggelar Rapat Paripurna persetujuan bersama terhadap 3 Raperda Kota Batu secara virtual di Ruang Rapat Utama Balaikota Among Tani.
Itu, sebagai tindaklanjut pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Batu.
Perlu diketaui, tiga Raperda yang dimaksud, yakni Raperda penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat,serta fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang, serta penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL).
Wali Kota Batu melalui Wakilnya Punjul Santoso ,menyampaikan perda yang disetujui telah melewati proses penyesuaian dan penyelarasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Sebagai Kota Wisata yang menjadi tempat tujuan masyarakat dari berbagai daerah, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibentuk untuk memberikan rambu dan kontrol sosial kehidupan bermasyarakat dan pemenuhan hak warga negara," kata Punjul.
Itu, kata dia, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki wewenang dalam menciptakan kondisi yang aman dan tentram.
"Sementara terkait fasilitasi pencegahan dan penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, diharapkan dapat meningkatkan sistem pencegahan penyalahgunaan narkoba yang komprehensif dan berkelanjutan," tegasnya.
Sehingga, tegas dia, mampu berperang melawan narkoba dan mewujudkan Kota Batu bersih dari penyalahgunaan narkoba.
Selain itu, lanjut dia, sebagai destinasi wisata, Kota Batu juga tidak lepas dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Dengan demikian, kata dia. " Ramainya wisatawan menjadikan sektor informal berkembang cukup pesat. Dengan adanya perda terkait pemberdayaan PKL, diharap mampu menumbuhkan dan mengembangkan PKL menjadi UMKM yang tangguh dan mandiri," harapnya. (Gus)
Editor : Redaksi