OPINI Oleh: Dimas P. Wardhana
Wakil Presiden FSP FARKES R-KSPI, Wakil Sekretaris Jenderal KSPI, Ketua Bidang Seni dan Budaya EXCO Pusat Partai Buruh
Ada pemandangan menarik pagi ini. Sebuah kendaraan Maung berwarna putih terparkir di depan gedung berwarna oranye dengan identitas Partai Buruh. Sekilas, mungkin hanya terlihat seperti pemandangan biasa. Namun, jika ditarik ke belakang, ada cerita panjang mengenai hubungan antara gerakan buruh, Said Iqbal, dan Prabowo Subianto yang sudah terjalin sejak lebih dari satu dekade lalu.
Kedekatan tersebut bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba setelah Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada perjalanan politik, komunikasi, dukungan, hingga kontrak politik yang menjadi bagian dari sejarah hubungan antara KSPI dan Prabowo.
Jejak awal sejak Pemilu 2014
Jika kita menengok kembali perjalanan politik nasional, hubungan Said Iqbal dengan Prabowo sudah terlihat sejak Pemilu Presiden 2014.
Pada saat itu, KSPI di bawah kepemimpinan Said Iqbal mulai membangun komunikasi politik dengan sejumlah calon presiden. Gerakan buruh memiliki tuntutan yang ingin diperjuangkan melalui jalur politik, mulai dari upah layak, penghapusan sistem outsourcing yang merugikan pekerja, jaminan sosial, hingga perlindungan terhadap hak-hak buruh.
KSPI menawarkan kontrak politik kepada calon presiden yang bersedia berkomitmen terhadap tuntutan kaum buruh. Nama Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh yang masuk dalam komunikasi politik tersebut.
Bagi gerakan buruh, dukungan politik bukan semata-mata persoalan siapa yang akan menjadi presiden. Ada kepentingan yang lebih besar, yakni bagaimana aspirasi jutaan pekerja dapat masuk ke dalam agenda kebijakan negara.
Perjalanan tersebut kemudian semakin terlihat menjelang Pemilu 2019. Pada peringatan May Day 1 Mei 2018 di Istora Senayan, KSPI secara terbuka mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pemilu 2019.
Salah satu alasan penting yang disampaikan saat itu adalah kesediaan Prabowo menandatangani kontrak politik dengan kaum buruh. Kontrak tersebut memuat sejumlah tuntutan yang diharapkan dapat menjadi komitmen apabila Prabowo terpilih sebagai presiden.
Artinya, hubungan ini sejak awal dibangun melalui komunikasi politik dan kesepakatan mengenai agenda perjuangan buruh, bukan sekadar kedekatan personal.
Partai Buruh kembali menjadi alat politik kaum pekerja
Perjalanan gerakan buruh kemudian memasuki babak baru.
Selama bertahun-tahun, perjuangan buruh lebih banyak dilakukan melalui demonstrasi, advokasi, perundingan, dan tekanan terhadap pemerintah maupun parlemen. Namun, ada kesadaran bahwa perjuangan tersebut membutuhkan instrumen politik yang lebih kuat.
Buruh tidak bisa selamanya hanya menjadi kelompok yang menyampaikan tuntutan kepada penguasa. Buruh juga perlu memiliki kendaraan politik sendiri agar dapat ikut menentukan arah kebijakan negara.
Kesadaran itulah yang melatarbelakangi dihidupkannya kembali Partai Buruh.
Momentum penting terjadi pada Kongres IV Partai Buruh yang diselenggarakan di Jakarta pada 4-5 Oktober 2021. Kongres tersebut menjadi tonggak kebangkitan kembali Partai Buruh dengan melibatkan berbagai organisasi dan elemen gerakan rakyat.
Said Iqbal kemudian dipercaya menjadi Presiden Partai Buruh periode 2021-2026.
Partai Buruh yang dibangun kembali ini bukan hanya dimaksudkan sebagai partai yang mewakili pekerja pabrik. Basis perjuangannya mencakup buruh, petani, nelayan, guru, pekerja rumah tangga, pekerja informal, kaum muda, hingga kelompok masyarakat lainnya.
Ada satu gagasan besar yang ingin diperjuangkan, yaitu membangun negara sejahtera atau welfare state.
Dengan demikian, perjuangan Partai Buruh memiliki dimensi yang lebih luas. Bukan hanya persoalan upah dan hubungan industrial, tetapi juga pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, perumahan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemilu 2024, dukungan politik memasuki babak baru
Pada Pemilu 2024, dinamika hubungan antara Partai Buruh dan Prabowo kembali menjadi perhatian.
Berbeda dengan Pemilu 2019, ketika KSPI secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo, sikap Partai Buruh pada awal tahapan Pilpres 2024 tidak langsung diarahkan kepada satu pasangan calon.
Partai Buruh sempat membuka ruang komunikasi politik dengan sejumlah tokoh dan menginginkan adanya komitmen tertulis terhadap tuntutan buruh, termasuk persoalan Omnibus Law Cipta Kerja.
Setelah Mahkamah Konstitusi memutus sengketa hasil Pilpres dan KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Partai Buruh menyatakan menerima hasil tersebut secara konstitusional.
Pada 1 Mei 2024, Said Iqbal menyampaikan bahwa Partai Buruh mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran. Kemudian, pada peringatan tiga tahun kebangkitan Partai Buruh, 18 September 2024, dukungan terhadap pemerintahan Prabowo disampaikan secara terbuka.
Bahkan, Partai Buruh menyampaikan sejumlah harapan dan agenda yang ingin diperjuangkan bersama pemerintahan baru.
Bagi saya, bagian ini menarik untuk dicermati. Ada kesinambungan komunikasi politik yang sudah dibangun sejak 2014, diperkuat pada 2019, kemudian menemukan bentuk baru pada 2024.
Namun, dukungan kepada pemerintahan tidak boleh dimaknai sebagai penyerahan seluruh sikap politik Partai Buruh kepada pemerintah. Partai Buruh tetap memiliki mandat untuk memperjuangkan kepentingan kelas pekerja.
Said Iqbal menjadi Penasihat Khusus Presiden
Babak baru hubungan tersebut semakin terlihat pada 8 Juni 2026.
Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara, Jakarta.
Penunjukan ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi kalangan gerakan buruh Indonesia.
Sosok yang selama bertahun-tahun berada di barisan perjuangan buruh, memimpin KSPI, dan menghidupkan kembali Partai Buruh, kini mendapatkan kepercayaan untuk memberikan masukan langsung kepada Presiden dalam urusan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
Bagi sebagian kalangan, ini bisa dipandang sebagai terbukanya ruang komunikasi yang lebih dekat antara gerakan buruh dan pusat pengambilan kebijakan negara.
Namun, bagi saya, jabatan tersebut juga membawa tanggung jawab yang tidak ringan.
Said Iqbal tidak hanya membawa nama pribadi. Ada harapan jutaan pekerja yang selama ini memperjuangkan upah layak, kepastian kerja, perlindungan dari PHK, jaminan sosial, serta hubungan industrial yang lebih adil.
Posisi sebagai Penasihat Khusus Presiden harus menjadi ruang untuk menyampaikan suara pekerja secara langsung kepada kepala negara.
Lebih dari itu, jabatan tersebut perlu menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh buruh di lapangan, bukan sekadar menjadi simbol kedekatan antara tokoh gerakan buruh dengan kekuasaan.
Maung dan simbol kedekatan politik
Kembali pada pemandangan pagi ini, sebuah kendaraan Maung berwarna putih yang terparkir di dekat identitas Partai Buruh.
Kendaraan Maung sendiri memiliki simbol tersendiri dalam pemerintahan Prabowo. Ia identik dengan kendaraan produksi industri pertahanan nasional dan menjadi salah satu kendaraan yang digunakan dalam lingkungan kenegaraan.
Ketika kendaraan tersebut terlihat berada di lingkungan gedung Partai Buruh, tentu ada cerita yang bisa kita refleksikan.
Apakah ini sekadar kebetulan tempat parkir? Apakah menjadi gambaran kedekatan komunikasi antara gerakan buruh dengan pemerintahan? Atau hanya sebuah pemandangan yang kebetulan tertangkap kamera pagi ini?
Saya tidak ingin menarik kesimpulan terlalu jauh hanya dari sebuah foto. Kehadiran kendaraan tersebut juga tidak serta-merta berarti kendaraan itu milik Partai Buruh.
Namun, pemandangan sederhana ini mengingatkan kita bahwa hubungan politik antara Said Iqbal dan Prabowo memang memiliki sejarah panjang.
Dari komunikasi politik pada 2014, kontrak politik menjelang Pemilu 2019, kebangkitan kembali Partai Buruh pada 2021, dinamika Pemilu 2024, hingga kepercayaan Presiden Prabowo kepada Said Iqbal pada 2026.
Ada perjalanan yang saling terhubung.
Dekat dengan pemerintah, tetap dekat dengan buruh
Menurut saya, tantangan terbesar Partai Buruh saat ini bukan lagi sekadar membuktikan kedekatannya dengan pemerintahan. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana kedekatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi kaum pekerja.
Sebab, menjadi bagian dari ruang komunikasi kekuasaan tidak berarti perjuangan harus berhenti. Justru di situlah perjuangan memasuki medan yang berbeda.
Jika dahulu buruh harus turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan, sekarang kesempatan untuk menyampaikan aspirasi juga terbuka melalui jalur komunikasi langsung dengan Presiden.
Namun, jalur demonstrasi, advokasi, perundingan, dan pengawasan kebijakan tetap harus berjalan apabila kepentingan buruh tidak terpenuhi.
Partai Buruh harus tetap berani mengkritik ketika kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada pekerja. KSPI harus tetap menjalankan fungsi perjuangan dan kontrol terhadap kebijakan ketenagakerjaan.
Kedekatan politik bukan alasan untuk kehilangan daya kritis.
Justru hubungan yang baik dengan pemerintah seharusnya menjadi kesempatan untuk memperjuangkan perubahan yang lebih konkret.
Pada akhirnya, saya memandang Maung yang terparkir di dekat gedung Partai Buruh pagi ini bukan sekadar soal sebuah kendaraan. Ada cerita panjang tentang perjalanan politik, kepercayaan, komunikasi, dan harapan.
Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan: Partai Buruh lahir dan dibangun untuk memperjuangkan kepentingan kaum pekerja.
Siapa pun presidennya, siapa pun pemerintahannya, dan sedekat apa pun hubungan politiknya, ukuran keberhasilan tetap sama: apakah kehidupan buruh semakin sejahtera?
Sebab, perjuangan buruh tidak berhenti ketika sudah dekat dengan kekuasaan. Justru perjuangan sesungguhnya adalah memastikan kekuasaan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.(*)
Editor : Redaksi