Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pihak yang mengaku menjadi korban di antaranya LS dengan nilai kerugian Rp95 juta, MJN sebesar Rp78 juta, dan AK sebesar Rp3 juta. Jika dijumlahkan, kerugian ketiga orang tersebut mencapai Rp176 juta.

Selain ketiga orang tersebut, diduga masih terdapat korban lain. Berdasarkan keterangan salah satu korban yang disampaikan melalui atasannya, terdapat pihak lain yang disebut mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

•    Dijanjikan Selesai dalam Waktu 3–12 Bulan

Menurut keterangan para korban, Ariadi menjanjikan bahwa proses pengurusan surat atau sertifikat akan selesai dalam jangka waktu tiga hingga 12 bulan.

Namun, setelah jangka waktu yang dijanjikan berlalu, pengurusan sertifikat tersebut disebut belum menunjukkan kejelasan. Kondisi ini membuat para korban mempertanyakan kelanjutan proses yang telah mereka percayakan kepada Ariadi.

Para korban mengaku ingin mendapatkan kepastian mengenai status pengurusan dokumen mereka, termasuk penjelasan tentang proses yang telah berjalan dan penyelesaian persoalan tersebut.

•    Korban Mendatangi Kantor di Jalan Ketintang Baru II

Dalam upaya mencari kejelasan, sejumlah korban mendatangi sebuah kantor yang berlokasi di Jalan Ketintang Baru II, Surabaya. Kedatangan mereka dilakukan untuk mencari informasi dan meminta penjelasan terkait pengurusan sertifikat yang dipersoalkan.

Meski demikian, status penyelesaian pengurusan sertifikat tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Tanggapan dari pihak kantor terkait juga perlu dikonfirmasi agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh.

•    Dua Kediaman Ariadi Didatangi

Upaya mencari keberadaan Ariadi juga dilakukan dengan mendatangi kediamannya di Jalan Anggrek I No. 17, RT/RW 008/001, Wage, Sidoarjo. Namun, saat didatangi, Ariadi tidak berada di rumah.

Menurut keterangan pihak keluarga, Ariadi disebut sudah tidak pernah pulang ke kediaman tersebut. Sementara itu, istrinya menyampaikan bahwa dirinya bersama anak-anak selama ini tidak mendapatkan pengurusan dari Ariadi.

Upaya pencarian kemudian dilakukan dengan mendatangi kediaman Ariadi lainnya di kawasan Kapas Lor Wetan, Gang Buntu. Namun, saat didatangi, rumah tersebut diketahui sudah dalam keadaan kosong.

Kondisi kedua kediaman tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan Ariadi. Meski demikian, alasan rumah di Kapas Lor Wetan itu kosong dan keberadaan Ariadi saat ini masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Pernyataan mengenai keberadaan Ariadi dan kondisi keluarganya tersebut masih berdasarkan keterangan pihak-pihak yang ditemui. Konfirmasi langsung dari Ariadi tetap diperlukan untuk memperoleh penjelasan dari sisi yang bersangkutan.

•    Korban Minta Uang dan Surat-Surat Segera Dikembalikan

Di tengah persoalan yang belum menemukan titik terang, para korban meminta Ariadi segera menyelesaikan masalah tersebut. Mereka mendesak agar uang yang telah diserahkan untuk pengurusan sertifikat dikembalikan, sekaligus meminta surat-surat yang disebut telah dibawa Ariadi agar segera diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Permintaan tersebut disampaikan karena para korban mengaku belum memperoleh kejelasan atas pengurusan dokumen yang telah dipercayakan. Mereka berharap ada itikad baik dan penyelesaian yang jelas agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

Para korban juga berharap Ariadi memberikan penjelasan mengenai keberadaan dokumen serta perkembangan proses pengurusan sertifikat yang sebelumnya dijanjikan selesai dalam jangka waktu tiga hingga 12 bulan. Hingga berita ini disusun, belum terdapat informasi terkait tanggapan Ariadi. (*)

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengurus Surat Keputusan (SK) penetapan area kerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican Baru seluas 9,4 hektare yang berada di kawasan Mrican, Kabupaten Ponorogo.

Penetapan area kerja ini menjadi tahapan penting dalam menyiapkan lokasi pengganti TPA lama yang dinilai sudah tidak layak. Pemkab Ponorogo menargetkan pembangunan fisik TPA baru tersebut dapat dimulai pada awal 2027.

Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, berharap seluruh proses penyiapan TPA Mrican Baru berjalan lancar sehingga persoalan sampah di Kabupaten Ponorogo dapat segera ditangani secara lebih optimal.

“Area baru itu direncanakan menjadi lokasi penerapan sistem pengelolaan sampah dengan sanitary landfill. Ke depannya, kami akan menjalankan sistem tersebut di TPA baru yang berada di kawasan Mrican, dengan lahan seluas 9,4 hektare,” ujar Lisdyarita.

Perempuan yang akrab disapa Bunda Lisdyarita itu juga berharap dukungan dan doa masyarakat Ponorogo agar pembangunan TPA baru dapat berjalan lancar dan menjadi solusi atas persoalan sampah yang selama ini dihadapi daerah tersebut.

TPA Lama Sudah Tidak Layak
Sementara itu, Plt Kepala DLH Kabupaten Ponorogo, Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa proses penyiapan area kerja TPA baru telah melalui sejumlah tahapan selama kurang lebih satu tahun.

Tahapan tersebut meliputi penetapan batas kawasan serta pengurusan penggunaan lahan hutan milik Perum Perhutani.

“Semua tahapan itu sudah dilalui dan penetapan sudah dilakukan. Setelah SK terbit, pekerjaan fisik segera dimulai,” jelas Sapto.

Ia menegaskan, pembangunan TPA baru semakin mendesak mengingat TPA Mrican lama yang memiliki luas sekitar 1,2 hektare sudah tidak layak untuk menampung sampah dengan sistem open dumping.

Menurutnya, pengelolaan sampah harus beralih ke sistem sanitary landfill sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ini sangat urgen. Kita sudah mendapatkan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena TPA Mrican lama sudah tidak layak dan tidak boleh lagi menggunakan sistem open dumping. Karena itu, harus ada pemindahan,” tegasnya.

Untuk mendukung pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih memadai, Pemkab Ponorogo menyiapkan lahan seluas 9,4 hektare dengan status pinjam pakai dari Perum Perhutani.

Sapto mengungkapkan, proses pengurusan izin penggunaan kawasan hutan tersebut telah memasuki tahap akhir. Dokumen penetapan telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

“Alhamdulillah, kemarin sudah ditandatangani oleh Dirjen Planologi atas nama Menteri Kehutanan untuk izin pemakaian lahan hutan bagi TPA Mrican seluas 9,4 hektare,” terangnya.

Anggaran Rp15 Miliar, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027
Pembangunan fisik TPA Mrican Baru direncanakan mulai dilaksanakan pada 2027 dengan dukungan anggaran sebesar Rp15 miliar.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo juga akan segera memproses tahapan lelang pekerjaan setelah persyaratan administrasi dan perizinan dinyatakan lengkap.

Pengembangan TPA baru tersebut tidak hanya mencakup area pemrosesan sampah, tetapi juga dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, termasuk kantor operasional serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Sebelumnya, proses lelang pekerjaan sempat ditunda dan dibatalkan karena dokumen penetapan yang diperlukan belum terbit.

“Lahan seluas 9,4 hektare yang digunakan untuk TPA Mrican Baru berstatus pinjam pakai milik Perhutani. Kemarin proses lelang sempat ditunda dan dibatalkan karena SK-nya belum turun. Insyaallah sekarang sudah jelas karena SK-nya sudah ditandatangani. Tinggal menunggu beberapa proses di Biro Hukum Kementerian Kehutanan,” pungkas Sapto.

Sanitary Landfill Jadi Arah Baru Pengelolaan Sampah
Penerapan sistem sanitary landfill menjadi bagian penting dalam pembenahan tata kelola sampah di Ponorogo. Melalui sistem ini, sampah ditangani dengan metode yang lebih terkendali untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Ke depan, sampah yang masuk ke TPA diharapkan hanya berupa residu atau sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, didaur ulang, maupun diolah lebih lanjut.

Sapto menjelaskan, sesuai target penerapan sistem pengelolaan sampah yang disampaikan pemerintah, mulai 2028 konsep TPA sanitary landfill harus diterapkan. Persentase residu sampah yang masuk ke TPA ditargetkan berada pada kisaran 30–40 persen.

Dengan disiapkannya lahan seluas 9,4 hektare dan dukungan anggaran Rp15 miliar, pembangunan TPA Mrican Baru diharapkan menjadi langkah strategis Pemkab Ponorogo dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan lingkungan hidup.(aw) 

Hanggara mengaku menerima sejumlah laporan mengenai oknum yang diduga mencari-cari kesalahan pihak sekolah, kemudian meminta sejumlah uang dengan dalih penyelesaian persoalan.

"Ada oknum pers yang diduga mencoba mengintimidasi pihak sekolah, mencari-cari kesalahan, hingga berupaya melakukan pemerasan dengan mengaku anggota PWI Sampang," kata Hanggara, Jumat (23/10/2026).

Menurut Hanggara, sejumlah pihak sekolah yang merasa mendapat tekanan memilih melakukan konfirmasi langsung kepada pengurus PWI Sampang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan apakah pihak yang bersangkutan benar-benar merupakan anggota organisasi.

Persoalan terbaru mencuat setelah seorang pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menghubungi Hanggara untuk mengonfirmasi dugaan intimidasi terkait pembelian seragam sekolah.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, oknum tersebut diduga meminta uang damai hingga jutaan rupiah setelah mempermasalahkan pembelian seragam.

"Beruntung dugaan praktik itu tidak berlanjut setelah pihak Dinas Pendidikan melakukan konfirmasi langsung kepada saya," ujarnya.

Hanggara menilai tindakan tersebut berpotensi merugikan pihak sekolah sekaligus mencoreng nama baik PWI Sampang. Dia menegaskan organisasi yang dipimpinnya tidak membenarkan tindakan intimidasi maupun dugaan pemerasan dengan membawa nama organisasi pers.

"Saya tidak akan segan-segan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada oknum yang terus mencatut nama PWI Sampang untuk melakukan intimidasi maupun dugaan pemerasan. Kami tidak ingin nama baik organisasi dirusak oleh perbuatan yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Dia menambahkan, profesi wartawan harus dijalankan secara profesional dengan mematuhi kode etik jurnalistik. Identitas sebagai wartawan tidak boleh dijadikan alat untuk menekan pihak tertentu demi memperoleh keuntungan pribadi.

PWI Sampang pun mengimbau instansi pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga pendidikan, dan masyarakat di Kabupaten Sampang maupun wilayah Madura agar melakukan konfirmasi kepada pengurus organisasi apabila ada pihak yang mengatasnamakan PWI Sampang.

"Kami berharap setiap instansi, sekolah maupun OPD melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pengurus PWI Sampang apabila ada pihak yang mengatasnamakan organisasi. Langkah ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh dugaan praktik intimidasi maupun pemerasan," pungkasnya.

PWI Sampang menyatakan terbuka untuk menindaklanjuti laporan yang disertai bukti. Dugaan pelanggaran tersebut tetap perlu diverifikasi dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(fen) 

Pertemuan tersebut membahas persoalan administrasi keanggotaan hingga tuntutan keterwakilan pengurus Madura di PWI Jawa Timur.

Konsolidasi PWI Madura Raya ini digelar menjelang Konferensi PWI Jawa Timur. Kegiatan tersebut mengusung tema "PWI se-Madura Bersatu, Profesi Wartawan Makin Bermutu".

Ketua PWI Pamekasan, Khairul Anam, mengatakan pertemuan ini menjadi momentum bersejarah bagi pengurus PWI di empat kabupaten di Madura untuk menyatukan aspirasi dan memperkuat solidaritas organisasi.

"Ini merupakan pertemuan pertama. Setelah saya tanya-tanya barusan, bisa dikatakan ini adalah sejarah. PWI di empat kabupaten di Madura, ketua dan sekretaris dan beberapa pengurus itu berkumpul untuk membicarakan bagaimana PWI Madura Raya ini lebih baik ke depannya," ujar Anam,

Dia menjelaskan ada tiga persoalan utama yang dibahas dalam konsolidasi tersebut. Pertama, pembenahan administrasi keanggotaan, termasuk pendaftaran anggota baru, penerbitan kartu tanda anggota (KTA), dan perpanjangan masa keanggotaan.

Kedua, mendorong keterwakilan pengurus dari Madura dalam kepengurusan PWI Jatim. Ketiga, membahas rencana kegiatan bersama untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

Anam berharap persoalan administrasi keanggotaan mendapat perhatian serius dari PWI Jatim maupun PWI Pusat. Menurutnya, pelayanan terkait penerbitan dan perpanjangan KTA perlu diperbaiki agar tidak menghambat kebutuhan anggota.

Dia juga menilai keterwakilan pengurus dari Madura di tingkat provinsi diperlukan untuk menjembatani aspirasi organisasi di empat kabupaten.

"Selama ini kan tidak ada representasi, setidaknya di beberapa tahun terakhir, empat tahun terakhir enggak ada representasi dari Madura yang jadi pengurus PWI Jatim," ungkapnya.

Ketua PWI Sampang, Hanggara Pratama Syahputra, mengapresiasi konsolidasi yang mempertemukan pengurus PWI dari empat kabupaten di Madura tersebut.

Dia berharap pertemuan lintas kabupaten itu menjadi agenda rutin dan tidak berhenti pada satu kesempatan.

"Mudah-mudahan ajang silaturahmi ini menjadi tradisi. Artinya bisa dilaksanakan di kemudian hari juga tidak berhenti di sini," kata Hanggara.

Hanggara menegaskan keterwakilan Madura dalam kepengurusan PWI Jatim penting agar kebutuhan organisasi di daerah mendapat perhatian dan dapat difasilitasi dengan baik.

"Artinya, agar PWI di Madura Raya di empat kabupaten tidak dipandang sebelah mata. Segala kebutuhan dapat difasilitasi untuk memajukan nama PWI di semua daerah Jawa Timur," ujarnya.

Terkait HPN 2027, Hanggara mengusulkan agar kegiatan bersama PWI Madura Raya dilaksanakan setelah rangkaian peringatan HPN di masing-masing kabupaten selesai. Dengan demikian, agenda di tingkat kabupaten tetap terlaksana sebelum dilanjutkan dengan kegiatan bersama di Madura Raya.

Sementara itu, Ketua PWI Sumenep, Faisal Warid, menyoroti proses administrasi keanggotaan, terutama penerbitan dan perpanjangan KTA yang dinilai membutuhkan waktu terlalu lama.

"Karena sangat aneh ketika misalnya otoritasnya di PWI Jatim dalam menerbitkan kartu ternyata butuh juga bertahun-tahun nggak betul-betul klir," tutur Warid.

Dia mengusulkan agar pengurus PWI Madura Raya menggelar pertemuan rutin setiap tiga bulan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga komunikasi, memperkuat koordinasi, dan membangun kerja sama antarpengurus.

Konsolidasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat persatuan PWI di empat kabupaten di Madura sekaligus menyatukan aspirasi menjelang Konferensi PWI Jatim dan peringatan HPN 2027.(fen) 

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Kominfo dan Statistik, Jalan Ir. Juanda Nomor 198, Kelurahan Tonatan, Ponorogo, tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Alim Noor Faizin, S.IP., M.Si., serta anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ponorogo, Ritus Nur Armada, S.Psi.

Kegiatan ini diikuti berbagai unsur lintas sektoral, mulai dari perwakilan sekolah, media massa, hingga Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang mengikuti acara secara daring melalui Zoom, serta sejumlah undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan deklarasi bersama, pemaparan materi mengenai perlindungan anak di ruang digital, serta peluncuran tagline perlindungan digital yang disiarkan secara virtual.

Dalam pemaparannya, Ritus Nur Armada menyoroti pentingnya membangun kesadaran bersama terhadap berbagai kerentanan yang dihadapi anak saat beraktivitas di ruang digital. Peran orang tua, tenaga pendidik, pemerintah, dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk mencegah anak menjadi korban penyalahgunaan teknologi.

Sementara itu, Alim Noor Faizin menjelaskan bahwa tingginya penetrasi internet di Indonesia, termasuk di Jawa Timur dan Kabupaten Ponorogo, membawa tantangan tersendiri dalam pengawasan aktivitas digital anak.

Menurutnya, kemudahan akses internet harus diimbangi dengan pengawasan, edukasi, serta pendampingan yang memadai agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Alim juga memaparkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode Januari hingga April 2026 yang, menurut keterangannya, mencatat 426 kasus kekerasan terhadap anak. Sebanyak 165 kasus di antaranya masuk dalam klaster perlindungan khusus anak.

“Kasus-kasus tersebut meliputi penculikan, perdagangan anak, anak berhadapan dengan hukum, pornografi, kejahatan siber, kejahatan seksual, hingga kekerasan fisik dan psikis,” urainya.

Ia menegaskan, deklarasi bersama tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama instansi terkait untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak.

“Langkah ini juga sejalan dengan peluncuran program PP Tunas (Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 28 Juli 2026 lalu, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menyaring konten berbahaya, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, serta memastikan proses remediasi yang cepat dan transparan,” terangnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Alim berharap kesadaran masyarakat, khususnya orang tua dan guru, semakin meningkat dalam mendampingi anak menggunakan internet secara aman dan bijak.

Dengan penguatan edukasi, pengawasan, serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan, upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan penyalahgunaan teknologi yang merugikan anak di Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat berjalan lebih optimal.(aw) 

Sebagai seseorang yang pernah mengenyam pendidikan pesantren, Efianto menilai bahwa nilai-nilai yang diajarkan di pesantren, seperti akhlakul karimah, kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama, merupakan bekal penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Bagi saya, Hari Santri bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum untuk mengingat kembali perjuangan para ulama dan santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai perjuangan tersebut harus terus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Efianto.

Ia menegaskan, semangat santri tidak hanya relevan di lingkungan pesantren, tetapi juga harus tercermin dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam memperjuangkan keadilan, menegakkan supremasi hukum, dan membela hak-hak masyarakat.

Menurutnya, santri dan alumni pesantren memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga kerukunan, merawat kebinekaan, serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat.

“Semangat santri harus menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus berbuat baik, menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, serta berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Efianto berharap, peringatan Hari Santri Nasional dapat menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus belajar, memperkuat karakter, menjaga akhlak, dan mengambil peran nyata dalam pembangunan bangsa.

Selamat Hari Santri Nasional 2026. Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas.(syd) 

Kegiatan tersebut menghadirkan Dai Ambassador 5 Negara, Ismail Hasan, S.Th.I., M.E., sebagai narasumber. Pembinaan Imtaq diikuti siswa-siswi, kepala sekolah, dewan guru, serta tenaga kependidikan SMKN 1 Ponorogo.

Dalam suasana sederhana namun penuh khidmat, Ismail Hasan menyampaikan pesan dan motivasi kepada para peserta agar terus meningkatkan kualitas diri, baik dalam bidang keagamaan maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ia menekankan pentingnya rajin belajar, berinovasi, serta menjaga sikap santun terhadap orang tua, guru, dan sesama.

“Santri harus bisa menjadi teladan, yang tindakannya bisa menjadi contoh bagi orang lain,” ujar Ismail Hasan dalam tausiahnya.

Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan khidmat sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para santri dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan serta kontribusinya bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Kepala SMKN 1 Ponorogo, Joko Wilis Putro, M.Pd., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap peran santri dalam sejarah perjuangan bangsa sekaligus upaya menanamkan nilai-nilai religius, nasionalisme, dan cinta tanah air kepada seluruh warga sekolah.

“Peringatan Hari Santri Nasional juga menjadi momentum bagi para siswa untuk meneladani semangat perjuangan, kedisiplinan, kemandirian, serta akhlak mulia yang menjadi bagian penting dari nilai-nilai kesantrian. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, melalui kegiatan ini, SMKN 1 Ponorogo berkomitmen membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul dalam kompetensi dan keterampilan, tetapi juga memiliki karakter yang baik, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan.

Rangkaian peringatan Hari Santri Nasional tersebut tidak berhenti pada pembinaan Imtaq. Kegiatan dilanjutkan dengan salat Duha berjamaah dan doa bersama melalui istigasah sebagai bentuk penguatan karakter religius serta kecintaan terhadap Al-Qur’an.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, SMKN 1 Ponorogo berupaya menjadikan Hari Santri Nasional sebagai momentum pendidikan karakter yang memadukan semangat kebangsaan, kecintaan terhadap Al-Qur’an, dan penguatan akhlak peserta didik.

“Peringatan ini diharapkan dapat menginspirasi para siswa untuk meneladani perjuangan ulama dan santri melalui prestasi, kedisiplinan, toleransi, serta kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa,” pungkas Joko Wilis Putro.

Dengan semangat Hari Santri Nasional 2026, seluruh warga SMKN 1 Ponorogo diharapkan terus menjaga persatuan, meningkatkan kualitas diri, serta memberikan kontribusi positif bagi agama, bangsa, dan negara.

Selamat Hari Santri Nasional 2026. Semoga semangat perjuangan dan keteladanan para santri senantiasa menginspirasi generasi muda Indonesia.(aw)

Korban, Isnan Rosyid (32), warga Kecamatan Kranggan, Kabupaten Grobogan, resmi melaporkan dugaan penipuan tersebut ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Grobogan pada Rabu (21/10/2026). Laporan itu disampaikan dengan didampingi tim kuasa hukumnya, Sujadi dan Rekan.

Isnan diketahui merupakan pemilik LPK Lodestar yang bergerak di bidang pelatihan dan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.

Berdasarkan keterangan korban, peristiwa tersebut bermula ketika dirinya dihubungi seseorang bernama Milani Ajib, warga Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Yang bersangkutan disebut menawarkan kerja sama dengan menjanjikan bahwa calon pekerja yang difasilitasi melalui LPK Lodestar dapat segera diberangkatkan untuk bekerja di Jepang.

Tertarik dengan tawaran tersebut, korban kemudian menyerahkan sejumlah uang untuk mendukung proses penempatan calon pekerja. Namun, menurut pengakuan korban, pemberangkatan yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Pihak yang menawarkan kerja sama itu juga disebut sulit dihubungi setelah pembayaran dilakukan.

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami kerugian mencapai Rp366 juta. Dana tersebut disebut berasal dari biaya pendaftaran dan proses yang telah disetorkan oleh para calon pekerja migran.

Persoalan ini menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengelola LPK, tetapi juga berpotensi merugikan para calon PMI yang berharap memperoleh pekerjaan di Jepang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa dugaan penipuan dengan modus serupa diduga juga dialami pihak lain. Bahkan, disebutkan terdapat laporan lain yang berkaitan dengan nama Milani Ajib di Polres Grobogan.

Namun, informasi mengenai jumlah korban lain, besaran kerugian, serta keterkaitan laporan-laporan tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian.

Kuasa hukum korban, Sujadi, menyatakan pihaknya akan mengawal proses hukum atas laporan yang telah diajukan. Ia berharap kepolisian segera menindaklanjuti laporan, memeriksa pihak-pihak terkait, serta mengungkap perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Korban dan tim kuasa hukumnya berharap penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang dirugikan.

Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri, terutama yang menjanjikan pemberangkatan dalam waktu singkat tanpa kejelasan dokumen, prosedur, dan legalitas penempatan.

Calon Pekerja Migran Indonesia perlu memastikan legalitas pihak yang menawarkan pekerjaan, kejelasan perjanjian kerja, rincian biaya, serta prosedur penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Konfirmasi dari pihak Milani Ajib dan keterangan resmi kepolisian diperlukan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.(*) 

Kesempatan itulah yang ingin dibuka Pertamina melalui Pertamina Foundation lewat program Beasiswa Sobat Istimewa: Digital Netra Setara. Pada Jumat (9/10/2026), sebanyak 10 siswa penyandang disabilitas netra di SLB Negeri 1 dan SLB Negeri 2 Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menerima bantuan smartphone yang dilengkapi aplikasi pendukung aksesibilitas untuk menunjang kegiatan belajar mereka.

Kepedulian ini berlanjut ke panggung yang lebih luas. Sehari kemudian, dua penerima manfaat, Rendi dan Nindi, terlibat dalam seremoni penyerahan bantuan dari Pertamina dalam rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Sabtu (10/10/2026).
Dari ruang kelas hingga momentum ajang balap internasional, program ini membawa pesan yang sama: setiap anak memiliki potensi, dan setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensinya.

Bagi Izron Harsan Sahilin, penerima manfaat dari SLBN 2 Lombok Tengah yang ditampilkan dalam dokumentasi program, dukungan teknologi ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman belajar yang lebih aksesibel. Proses penyerahan bantuan juga disertai edukasi penggunaan smartphone dan aplikasi pendukung agar perangkat dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pengguna.
Melalui fitur pembaca layar TalkBack dan teknologi text-to-speech berbahasa Indonesia, smartphone yang diberikan dirancang untuk membantu siswa mengakses informasi digital melalui suara. Teknologi ini dapat mendukung aktivitas belajar, mulai dari membaca materi digital hingga menjelajahi aplikasi penunjang pendidikan.

“Kami ingin memastikan bahwa kesempatan untuk belajar dan berkembang terbuka bagi setiap anak. Bagi anak-anak penyandang disabilitas netra, akses terhadap teknologi yang sesuai kebutuhan dapat membantu membuka lebih banyak pintu menuju pengetahuan dan kemandirian. Melalui Digital Netra Setara, Pertamina berupaya menghadirkan dukungan yang tidak berhenti pada pemberian perangkat, tetapi juga mencakup pendampingan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam proses belajar sehari-hari,” ujar Agus Mashud S. Asngari, President Director Pertamina Foundation.
Pendekatan program ini memang tidak berhenti pada penyerahan perangkat. Para siswa juga memperoleh dukungan pelatihan, sementara guru dan mentor pendamping dibekali pemahaman mengenai penggunaan teknologi pendukung pembelajaran bagi siswa penyandang disabilitas netra.

Materi pelatihan mencakup navigasi dasar menggunakan TalkBack, komunikasi dan pengetikan, pemanfaatan aplikasi pendidikan dan Learning Management System (LMS), hingga keamanan digital. Pendampingan direncanakan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan untuk membantu siswa membangun keterampilan digital secara bertahap.

Dengan pendekatan tersebut, bantuan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan: bukan hanya membuat perangkat tersedia, tetapi juga membantu siswa memahami cara menggunakannya untuk belajar dan beraktivitas secara lebih mandiri.

Di balik setiap perangkat yang disalurkan, terdapat pengalaman dan harapan seorang anak yang ingin terus belajar. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup dilihat dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga dari bagaimana teknologi tersebut membantu penerima manfaat menjalani proses belajar.

Izron Harsan Sahilin menjadi salah satu wajah dari upaya tersebut. Kehadirannya dalam dokumentasi program memperlihatkan bahwa dukungan teknologi perlu berjalan bersama edukasi penggunaan perangkat, sehingga siswa tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh bekal untuk memanfaatkannya.

“Saya senang mendapatkan bantuan smartphone ini. Semoga smartphone ini bisa membantu saya belajar, membaca materi pelajaran, dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Saya ingin terus belajar dan meraih cita-cita saya,” ujar Izron.

Secara nasional, Beasiswa Sobat Istimewa: Digital Netra Setara menjangkau 30 penerima manfaat di empat wilayah, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Di Lombok Tengah, bantuan diberikan kepada enam siswa SLBN 1 Lombok Tengah dan empat siswa SLBN 2 Lombok Tengah.

Program ini menyasar siswa penyandang disabilitas netra yang membutuhkan dukungan perangkat dan akses digital untuk menunjang pendidikan. Melalui kombinasi bantuan perangkat, pelatihan, dan pendampingan, program diharapkan dapat memperluas akses terhadap sumber pembelajaran serta meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri penerima manfaat.
Keterlibatan penerima manfaat dalam seremoni di Pertamina Mandalika International Circuit memberikan dimensi lain bagi program Digital Netra Setara. Di tengah perhatian publik terhadap Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, kehadiran anak-anak penyandang disabilitas netra membawa pesan bahwa inklusi harus hadir dalam berbagai ruang kehidupan, termasuk dalam momentum olahraga internasional.

Bagi Pertamina, penyelenggaraan ajang besar juga menjadi kesempatan untuk memperkuat pesan mengenai pentingnya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pendidikan, aksesibilitas, dan kesempatan berkembang merupakan bagian penting dari upaya membangun masa depan yang inklusif.

Melalui Pertamina Foundation, komitmen tersebut diterjemahkan menjadi dukungan nyata bagi anak-anak yang membutuhkan akses terhadap teknologi pembelajaran. Inisiatif ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan SDG 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan.
Pada akhirnya, nilai sebuah program tidak hanya terletak pada apa yang diberikan hari ini, tetapi juga pada kesempatan yang terbuka setelahnya. Smartphone menjadi sarana, pendampingan menjadi penguat, dan pendidikan tetap menjadi tujuan utama.

Melalui Digital Netra Setara, Pertamina dan Pertamina Foundation berharap semakin banyak anak penyandang disabilitas netra dapat mengakses pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan melangkah menuju cita-cita dengan lebih percaya diri.

Sebab, masa depan yang inklusif dimulai ketika setiap anak tidak hanya diberi kesempatan untuk belajar, tetapi juga didukung untuk tumbuh dan menentukan masa depannya sendiri.(*) 

Mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”, upacara berlangsung khidmat. Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, Ikrar Santri, dan Resolusi Jihad sebagai pengingat atas perjuangan ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Amanat Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., dibacakan oleh Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus, yang bertindak sebagai pembina upacara. Amanat tersebut menyerukan pentingnya peran aktif santri dalam pembangunan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan, akhlak mulia, dan semangat kebangsaan.

“Hari Santri bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengenang perjuangan para ulama, khususnya melalui Resolusi Jihad yang dicetuskan KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945, yang menjadi tonggak semangat perjuangan kemerdekaan bangsa,” demikian petikan amanat yang dibacakan.

Usai upacara, Plt. Kepala Kemenag Ponorogo, H. Mohamad Thohari, S.Ag., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi serta mendukung suksesnya pelaksanaan peringatan Hari Santri Nasional 2026.

Menurutnya, peringatan Hari Santri tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan semangat perjuangan di kalangan ASN Kemenag, santri, serta masyarakat luas.

“Semoga hikmah Hari Santri 2026 dengan tema ‘Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas’ menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, berkontribusi, dan menjaga marwah pesantren sebagai benteng moral bangsa,” ujarnya.

Thohari juga mengajak seluruh jajaran Kemenag Ponorogo untuk terus mendukung pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan. Upaya tersebut dinilai penting untuk melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan zaman.

“Terima kasih kepada seluruh panitia, peserta, dan pemerintah daerah yang telah mendukung suksesnya kegiatan ini. Semoga semangat santri terus menjadi cahaya dalam membangun Indonesia yang berkeadaban,” pungkasnya. (aw)