Ganti Jenis Pekerjaan Tanpa Berita Acara, Ormas PGN Pertanyakan?

Jombang - beritaplus.id | Dana Aspirasi atau sekarang disebut Pokir (pokok-pokok pikiran) dewan sangat penting, karena untuk merealisasikan permintaan-permintaan (aspirasi) masyarakat.

Jadi, kinerja dewan tidak hanya mendongeng saja,  tapi bisa mewujudkan permohonan para konstituen di Daerah Pemilihan masing-masing, baik itu yang dijaring melalui reses, Musrenbang, atau kegiatan lainnya.

Pekerjaan lapen yang dianggarkan oleh Pokok-Pokok Pikiran ( Pokir ) Dewan Tahun 2023 senilai 150 juta rupiah menjadi polemik.

Hal ini terjadi di dusun Gerbong, desa Sambirejo kecamatan Jogoroto.

Pasalnya, proyek yang awalnya lapen di ganti hotmix tanpa adanya berita acara secara tertulis.

Sesuai SK proyek tersebut adalah pekerjaan jalan lapen dalam realisanya justru dikerjakan pekerjaan jalan hotmix diduga salahi aturan penggunaan anggaran negara.

Bahkan proyek tersebut baru selesai dikerjakan sudah ada yang retak diduga tidak sesuai spek, parahnya lagi dilokasi tidak dijumpai papan nama proyek.

Saat awak media investigasi kelapangan, salah satu perangkat desa menyampaikan bahwa proyek tersebut awalnya lapen anggaran Pokir dewan 2023 aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan atau Dapil melalui wakil rakyat.

Ketika di tanya soal papan nama proyek yang belum terpasang mereka mengamini bahwa mulai awal pekerjaan papan nama proyek memang tidak ada tuturnya.

Hal ini jelas menyimpang dari Keterbukaan Informasi publik (KIP) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara, wajib memasang papan nama proyek dan memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, kontraktor pelaksana, serta nilai kontrak, dan jangka waktu pengerjaannya.

Persoalan ini masih banyak ditemukan di lapangan. Meski sudah sering dipersoalkan oleh publik, sepertinya Perpres itu tidak berlaku di Kabupaten Jombang.

Tidak bisa diketahui secara pasti siapa pelaksana pekerjaan jalan hotmix tersebut.

Mengingat di sekitar lokasi tidak dijumpai papan nama proyek dan berapa ketebalan hotmix tersebut. Sementara Bayu Ketua Ormas PGN Kabupaten Jombang Kamis ( 3/8 ) ikut menanyakan tentan laporan pertanggungjawaban (LPJ) apakah pekerjaan lapen atau hotmix Tak berhenti tentang pembuat LPJ, pertanyaan juga menjurus pada anggaran.

Apakah telah sesuai dengan pengajuan yang masuk dalam perencanaan semula? Semua kegiatan fisik yang notabenenya pokir diselaraskan dengan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). 

Sebelum dititipkan dalam RKPD, semua kegiatan pokir terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama masyarakat mulai dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan hingga ke tingkat kabupaten.

Seperti yang terjadi di desa Sambirejo dianggap kurang profesional dan diduga menyalahi aturan, perubahan pekerjaan dari lapen ke hotmix itu menjadi indikasi penyalahgunaan penggunaan uang negara yang jelas sangat rentan.

Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan audit dari Inspektorat dan BPK agar tepat sasaran dan sesuai dengan anggaran, baik yang diterima maupun dikerjakan, tuturnya.

Terkait tidak dipasangnya papan nama prolek Bayu menambahkan Proyek pemerintah dengan menggunakan anggaran APBD yang tidak lain adalah uang rakyat yang dibayarkan kepada pemerintah melalui pajak setiap tahunnya, namun sangat disayangkan jika pelaksana ini secara terang-terangan menyembunyikan informasi kegiatan, tambahnya.

Hingga berita ini ditayangkan awak media masih menelusuri lebih lanjut dan belum dapat mengkonfirmasi pihak-pihak terkait baik Kades maupun pelaksana pekerjaan tersebut.( ajr )

Editor : Ida Djumila