Digerojok Anggaran 10 M. Pansus Dewan 'Kuliti' Kapiten
Pasuruan-beritaplus.id | Panitia Khusus (Pansus) Kapiten DPRD Kabupaten Pasuruan akhirnya menghadirkan dua Dinas, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Dalam rapat pansus itu sempat memanas. Semua fraksi anggota pansus langsung mencecar pertanyaan kepada dua Dinas tersebut.
Ketua Pansus Kapiten DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan mengaku heran hanya sebuah brand dua Dinas memberikan anggaran yang begitu fantastik.
"Kapiten milik siapa kok dianggarkan begitu besar capai Rp 10 miliar lebih," tanya Najib kepada DKPP.
Dari data yang kita pegang, sejak Tahun 2015 sampai 2023, program kopi kapiten mendapat anggaran Rp 10 miliar lebih. Dengan anggaran begitu banyak, apa manfaatnya pada petani kopi di wilayah Pasuruan. "Tolong DKPP memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya agar kita disini tidak gagal paham," ujarnya.
Politisi PKS ini juga mempertanyakan kenapa hanya program kopi kapiten saja. Sedangkan di wilayah Pasuruan banyak petani lainnya, seperti petani padi, tembakau, cengke, mangga dan lainnya. "Kok hanya fokus pada petani kopi saja. Apa ada atensi dari mantan bupati Pasuruan," tanyanya.
Hak sama juga ditanyakan Kasiman anggota pansus kapiten lainnya. Bahkan, anggota Fraksi Gerindra menuding Pemkab Pasuruan ini tertipu. Buktinya, pengelola kopi kapiten bukan Pemkab melainkan Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI). "Opo logo kapiten pakai gambar mantan bupati. Sehingga dinas terus membranding kopi kapiten dengan menggunakan anggaran pemerintah," kata Kasiman heran.
Politisi asal Pandaan menilai, ada swastanisasi di program kopi kapiten. Untuk itu, ia meminta ketua pansus kapiten memanggil semua kelompok kopi.
"Semua kelompok kopi harus kita panggil. Begitu juga APEKI. Biar semua jadi terang benerang," pintanya.
Ia juga mempertanyakan panjatan regulasi seperti apa. Sehingga program kopi kapiten terus mendapat anggaran. "Di Pasuruan bukan hanya petani kopi saja. Masih banyak petani lainnya. Tolong dijawab dan dilampiri datanya,"ucapnya.
"Program kopi kapiten tidak beda dengan toko modern. Hanya menjual prodak bukan memproduksi. Lalu, untungnya apa," kritiknya.
Menanggapi pertanyaan pansus DPRD Kabupaten Pasuruan, Lilik Widji Asri, Kadis DKPP berdalih tidak hanya menganggarkan petani kopi saja. Melainkan, petani lainnya juga mendapat anggaran yang sama.
"Ada petani lainnya yang juga mendapat anggaran. Tidak hanya petani kopi saja," tandasnya.
Anggaran senilai Rp 10 miliar lebih digunakan untuk kegiatan program kopi kapiten yang ada di delapan kecamatan yang memiliki potensi kopi berkualitas.
"Delapan kecamatan ada 163 kelompok petani kopi. Kelompok-kelompok petani kopi ini dibawah naungan APEKI," jelasnya.
Terkait izin dan yang mengelola, Lilik terangkan APEKI. Pemkab tidak mempunyai kewenangan. "Pengelolanya APEKI bukan Pemkab Pasuruan," tegasnya.
Ditanya apakah APEKI mendapat hibah atau bantuan dari dinas terkait. Lilik tegaskan tidak ada. "Hanya alat Roasting dan Peracik kopi yang diberikan kepada kelompok petani kopi," urainya.
Sementara, Diana Lukita Rahayu Kadis Disperindag Kabupaten Pasuruan mengatakan tahun 2022, dua alat Roasting dan Peracik kopi diberikan dua desa yakni Desa Kalipucang dan Tutur. "Dua alat ini masih ada. Silahkan bisa dicros cek sendiri ke Kepala Desanya," tuturnya.
Disingung, satu alat dipindahkan ke petani bunga. Diana mendadak diam. "Tanyakan langsung ke Kadesnya. Apa benar alat itu dititipkan ke petani bunga," cetus Diana sambil berlalu pergi usai. (dik)
Editor : Ida Djumila