Anggaran Pariwisata Dipangkas, Novita Hardini: Bebani Daerah dan Ancam Pengembangan Desa Wisata
Jakarta - beritaplus.id | Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengkritisi penurunan signifikan anggaran untuk sektor pariwisata dalam rapat kerja bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Rabu (20/11). Penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pariwisata, menurut Novita, menjadi pukulan berat bagi pemerintah daerah (pemda) yang memiliki keterbatasan fiskal.
“Saya sangat menyayangkan dihapusnya pagu DAK di postur anggaran Kementerian Pariwisata. Pada era Presiden Jokowi, sektor pariwisata menjadi prioritas dengan anggaran besar untuk pengembangan. Namun, pada 2024-2025, DAK untuk pariwisata tidak lagi dianggarkan,” tegas Novita di hadapan peserta rapat.
Sebagai legislator dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Novita mengungkapkan bahwa kebijakan ini langsung berdampak pada daerahnya. Trenggalek, yang memiliki 36 desa wisata dari total 6.046 desa wisata di Indonesia, selama ini telah menunjukkan prestasi dengan masuk tiga besar lomba desa wisata nasional tiga tahun berturut-turut.
“Pariwisata adalah unggulan kami. Namun, APBD Trenggalek yang hanya sekitar Rp1,6 triliun menghadapi tantangan besar, terutama dalam pembangunan infrastruktur penunjang. Dari total APBD, Rp1 triliun habis untuk kebutuhan operasional birokrasi. Anggaran untuk infrastruktur bahkan kurang dari Rp70 miliar per tahun,” ungkapnya.
Menurut Novita, minimnya dana infrastruktur dapat menghambat kunjungan wisatawan ke Trenggalek. Ia meminta Kementerian Pariwisata mempertimbangkan kembali alokasi DAK untuk pariwisata di tahun 2026.
“Kami akan terus mendukung agar DAK ini kembali dianggarkan karena manfaatnya sangat besar bagi pengembangan pariwisata di daerah,” ujar Novita.
Tak hanya itu, Novita juga menyinggung tingginya tarif tiket pesawat yang menjadi kendala bagi wisatawan domestik dan asing, terutama saat libur Natal dan Tahun Baru. Ia mendesak Kemenparekraf agar menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Perhubungan dan kementerian terkait guna menciptakan kebijakan yang mendukung sektor transportasi, khususnya untuk destinasi wisata yang membutuhkan perhatian lebih.
Novita juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata di Pulau Jawa, terutama jalur selatan, yang meski belum menjadi destinasi prioritas tetap memerlukan pengembangan infrastruktur dan kebijakan pendukung.
“Kawasan ini juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional dengan adanya jalur lintas selatan. Perlu perhatian lebih agar sektor pariwisata berkembang di daerah tersebut,” pungkasnya.
Dengan berbagai persoalan yang disampaikan, Novita berharap Kemenparekraf dapat segera mengambil langkah strategis untuk mendukung sektor pariwisata di seluruh daerah Indonesia.
Editor : Ida Djumila