Ketua Dewan Harap Eksekutif Utamakan Asas Manfaat Dalam Penganggaran
Pasuruan - beritaplus.id | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat meminta agar setiap anggaran yang mengalir harus bermanfaat bagi masyarakat. Bukan, hanya dinikmati sekelompok orang atau golongan. Politisi senior PKB menilai, pemanfaatan anggaran harus mengutamakan asas manfaat.
"Segala hal yang berkaitan dengan penggunaan dana dan penganggaran haruslah berperan untuk kesejahteraan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya, Jumat (2/5/2025).
Terkait rencana pengadaan mobil untuk Kepala Desa oleh eksekutif (Pemkab Pasuruan). Menurut Lek Sul sapaanya Samsul Hidayat, perlu adanya pembahasan lagi. "Urgen seperti apa, apakah memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu anggaran perawatannya bagaimana," ujar dia.
Politisi asal Bulusari, Gempol mengaku mendengar rencana pengadaan mobil tersebut. Untuk jenis mobilnya apa, dirinya tidak mengetahui. "Yang saya dengar ada rencana pembelian mobil untuk desa atau mobil siaga. Untuk penganggarannya kita belum tahu. Pastinya DPRD Kabupaten Pasuruan belum pernah membahasnya," paparnya.
Ia kembali ingatkan, penting untuk melakukan perencanaan dalam setiap penganggaran maupun pembangunan sehingga setiap penggunaan dana tersebut bisa tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Jadi kita sebelum menentukan suatu program atau penganggaran harus melihat asas manfaatnya dulu, apakah bisa dirasakan oleh masyarakat atau tidak sehingga anggaran dapat dipergunakan secara maksimal," jelasnya.
Lek Sul menilai, rencana pembahasan pengadaan mobil siaga yang akan dibahas di PAK waktunya tidak akan mencukupi. Meskipun demikian, mobil siaga sangat dibutuhkan bagi desa. Namun, perlu adanya kajian serta melihat sisi anggarannya.
Hal sama juga dikatakan Rudi Hartono, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, bawah pembahasan rencana pengadaan mobil siaga untuk desa belum pernah dibahas. Komisi membidangi pemerintah dan hukum ini menegaskan tidak pernah membahas rencana pembelian mobil siaga tersebut.
"Tidak ada pembahasan soal mobil siaga untuk desa," tandasnya.
"Jika perencanaan pengadaan mobil siaga masuk ditengah efisiensi anggaran. Tentu akan dilakukan kajian ulang. Penting dan asas manfaatnya seperti apa," sambungnya.
Direktur Pusat Study dan Avokasi Kebijakan Publik (PUSAKA), Lujeng Sudarto melayangkan kritikan tajam rencana pengadaan mobil siaga untuk Kepala Desa ditengah efisiensi anggaran. Lujeng menyebut, langkah Bupati Pasuruan, Rusdi Suteja tidak pro rakyat dan terkesan pecintraan saja. (dik)
Editor : Ida Djumila