Pemkab Sampang Hadapi Defisit Anggaran, Bupati Pastikan UHC 2026 Tetap Berjalan
SAMPANG,Beritaplus.id – Menjelang pelaksanaan Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan APBD 2026 dan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 yang dijadwalkan pada Jumat, 28 November 2025,
Pemerintah Kabupaten Sampang tengah menghadapi tantangan serius terkait penurunan pendapatan daerah.
program pembangunan diprediksi tidak berjalan maksimal pada tahun 2026. Salah satu yang paling terdampak adalah program Universal Health Coverage (UHC), yang hingga kini masih mengalami kekurangan anggaran lebih dari Rp10 miliar.
Kepala Bappelitbangda Sampang, Hj. Umi Hanik Laila, membenarkan kondisi tersebut.“Untuk UHC 2026, anggaran yang tersedia baru sekitar Rp44 miliar, sementara kebutuhan berada di kisaran Rp54 hingga Rp56 miliar. Artinya masih kurang lebih dari Rp10 miliar,” jelasnya.
Hanik menegaskan bahwa kekurangan anggaran ini terkait langsung dengan pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Untuk tahun anggaran 2026, Sampang mengalami penurunan TKD yang cukup drastis, yaitu mencapai Rp98,7 miliar. Selain itu, Kabupaten Sampang juga tidak memperoleh DAU Infrastruktur maupun DAK Fisik, sehingga kemampuan fiskal daerah semakin terbatas.
“Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi di berbagai sektor. Program-program prioritas tentu akan mengalami penyesuaian,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, menegaskan komitmen legislatif untuk tetap mengawal pemenuhan anggaran, terutama bagi sektor prioritas seperti pelayanan kesehatan.
“Penurunan dana transfer ini sangat membatasi ruang fiskal daerah. Namun DPRD akan berupaya semaksimal mungkin memastikan program prioritas, termasuk UHC, tetap dapat berjalan,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengeklaim bahwa meski anggaran menyusut, pemerintah daerah akan tetap menjamin keberlangsungan UHC.“Meskipun terjadi pemangkasan besar, jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat Sampang tetap aman selama saya memimpin,” ujar bupati yang akrab disapa Aba Idi tersebut.
Dengan optimisme tinggi, Bupati memastikan bahwa pemkab akan melakukan penataan ulang anggaran sebelum RAPBD 2026 ditetapkan dalam paripurna.“Apapun caranya, dana UHC 2026 wajib terpenuhi. Kita akan lakukan relokasi dan penyesuaian anggaran yang diperlukan,”pungkasnya. (fen)
Editor : Ida Djumila