Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD Kab. Pasuruan Rp 800 Juta Disorot. Pekerja Tanpa Pakai APD 

Reporter : Didik Nurhadi
Kepergok sejumlah pekerja proyek tanpa memakai APD saat bekerja

Pasuruan, beritaplus.id | Proyek rehabilitasi Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan senilai Rp 800 juta kembali disorot. Pasalnya, sejumlah pekerja yang beraktivitas di lokasi proyek kedapatan mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap saat bekerja di area proyek. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa buruh tampak melakukan pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung tanpa menggunakan helm pengaman (safety helmet), rompi reflektif, sepatu keselamatan (safety shoes), saat beraktivitas di lapangan.  

Baca juga: Kunker ke Jakarta, Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan Kosong Melompong 

Padahal, regulasi mengenai K3 konstruksi telah diatur secara ketat dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Potret Risiko Keselamatan Kerja Ketiadaan APD pada proyek vital pemerintah ini memicu kekhawatiran dari berbagai kalangan.

Aktivitas konstruksi, terutama rehabilitasi gedung bertingkat, memiliki potensi bahaya kerja yang sangat besar, mulai dari risiko kejatuhan material, terpeleset, hingga kecelakaan fatal akibat jatuh dari ketinggian.

Sejumlah pengamat menilai kelalaian ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak kontraktor pelaksana maupun instansi pengawas teknis terkait.

Baca juga: Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sidak Pabrik Briket Dikeluhkan Warga Desa Carat

"Keselamatan kerja bukanlah pilihan, melainkan kewajiban mutlak. Sangat disayangkan jika proyek yang dibiayai oleh anggaran publik justru mengabaikan aspek perlindungan dasar bagi para pekerjanya," ujar salah seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya pada beritaplus.id, Rabu (18/11/2026). 

Desakan Evaluasi dan Sanksi Tegas
Menanggapi temuan ini, berbagai pihak mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta pimpinan DPRD setempat untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek. Selain itu, pihak kontraktor pelaksana proyek diminta untuk segera menegakkan Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 secara ketat tanpa kompromi.

Baca juga: Terjadi Debat Sengit Antar Anggota Komis I, Soal Audensi Pencopotan Oknum Kades Nakal 

"Jika ditemukan pelanggaran berulang, pemerintah diharapkan memberikan sanksi administratif hingga penghentian sementara proyek demi menjamin keselamatan pekerja," tegasnya. 

Hingga berita dinaikan, pihak kontraktor pelaksana maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek rehabilitasi gedung DPRD tersebut masih belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi terkait dugaan pengabaian standar K3 di lapangan. (dik)

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru