Terkait Kekosongan Kursi Wapres, Begini Pendapat Dosen HTN FH UWP
Surabaya, beritaplus.id | Isu Hukum Tata Negara (HTN) dan politik mengemuka pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal tersebut menjadi bahan diskusi pada Podcast Bincang Seru (BIRU) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (FH UWP) yang ditayangkan pada Channel YouTube FH UWP dengan tajuk “Wapres Mengundurkan Diri? Siapa Penggantinya?”, pada Senin, 16 November 2026.
Pembicara pada Podcast tersebut ialah Fikri Hadi, S.H., M.H., yang merupakan Dosen Hukum Tata Negara FH UWP yang dipandu oleh host BIRU, Marsha Cantika Aini yang merupakan mahasiswa FH UWP.
Pada Podcast tersebut, Fikri Hadi memaparkan bahwa sebelum Gibran, terdapat 2 tokoh yang pernah menyatakan berhenti sebagai Presiden maupun Wakil Presiden. Yang pertama ialah Mohammad Hatta (Bung Hatta) pada tahun 1956 dan Soeharto pada tahun 1998.
“Namun yang membuat ramai ialah karena Mas Gibran merupakan Wapres pertama yang menyatakan berhenti setelah amandemen UUD NRI 1945. Kedua ialah karena polemik hukum yang dialami Mas Gibran, mulai dari pencalonan melalui Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sampai terakhir masalah ijazah yang berujung pada lahirnya putusan dari MK maupun MA pada Oktober 2026 ini.”, Ujar Fikri.
Ia memaparkan bahwa langkah selanjutnya dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
“MPR nanti akan menentukan kapan sidang paripurna pemilihan Wapres. Selain itu MPR akan menyurati Presiden untuk segera mencalonkan dua nama yang diusulkan untuk menjadi Wapres selanjutnya. Barulah nanti MPR akan bersidang untuk memilih salah satu dari dua nama tersebut. Ketentuan harinya bisa dilihat di Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024”, paparnya.
Di sesi akhir, Fikri Hadi menyampaikan harapannya agar pengangkatan Wapres kedepannya dapat mengakhiri polemik ketatanegaraan di Indonesia. Sebab kestabilan politik, demokrasi dan ketatanegaraan juga berdampak bagi rakyat Indonesia itu sendiri.
“Mari rawat harmoni bernegara, demi tercapainya tujuan negara yang adil makmur damai dan sejahtera.”, Pesan Fikri di akhir Podcast.(syd)
Editor : Redaksi