Diduga Ada Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Pamekasan, Kadisdikbud Didesak Mundur

Reporter : Redaksi

Pamekasan - beritaplus.id | Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah hingga pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Sejumlah massa menggelar demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, Kamis (19/11/2026).

Baca juga: Rehab Gedung DPRD Kab. Pasuruan Telan Anggaran Rp 2 M. Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Dipertanyakan 

Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan penyimpangan di lingkungan Disdikbud Pamekasan.

Koordinator aksi, Samsul Arifin alias Gerad, menyebut ada tiga persoalan yang menjadi sorotan. Ketiganya yakni dugaan jual beli jabatan kepala sekolah, pemotongan dana BOS, serta dugaan penyimpangan program revitalisasi pendidikan tahun 2026.

Gerad mengatakan, banyaknya jabatan kepala sekolah yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) menimbulkan tanda tanya. Dia juga mengungkap adanya dugaan permintaan uang hingga Rp 10 juta untuk menduduki jabatan kepala sekolah.

"Ini menjadi persoalan serius yang harus ditelusuri. Kami menduga ada praktik transaksional dalam pengisian jabatan kepala sekolah," ujar Gerad saat berorasi.

Selain dugaan jual beli jabatan, massa turut menyoroti pengelolaan dana BOS. Mereka meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pemotongan dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan.

Persoalan lain yang disampaikan massa berkaitan dengan program revitalisasi pendidikan tahun 2026. Gerad menduga terdapat pekerjaan yang dipihak ketigakan dalam pelaksanaan program tersebut.

Baca juga: UMPO Raih Penghargaan Lomba Implementasi K3 Perkantoran pada Puncak HKN ke-62 Ponorogo

Dia menilai dugaan praktik itu perlu ditelusuri karena dianggap tidak sejalan dengan ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025. Gerad bahkan menuding Disdikbud Pamekasan diduga menjadi perantara dalam pelaksanaan program revitalisasi.

Dalam orasinya, Gerad juga menyinggung pemanggilan sekitar 40 kepala sekolah oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan. Namun, dia mengaku belum memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan persoalan tersebut.

Atas sejumlah dugaan itu, massa mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Pamekasan, Basri, tidak menemui massa aksi saat demonstrasi berlangsung.

Baca juga: Puncak HKN ke-62 di Ponorogo, Pemkab Ajak Masyarakat Perkuat Budaya Hidup Sehat

Merasa belum mendapat respons, Gerad memastikan pihaknya akan kembali menggelar demonstrasi pada Jumat (20/11/2026) di Kantor Bupati Pamekasan.

Dalam aksi lanjutan tersebut, massa berencana meminta Bupati Pamekasan mengevaluasi hingga mencopot Basri dari jabatannya sebagai Kepala Disdikbud.

Massa berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut demi menjaga transparansi dan tata kelola pendidikan di Kabupaten Pamekasan.

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru