Surabaya, beritaplus.id | Terdakwa perkara dugaan mafia kasus (markus) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pasuruan, Mohammad Rofi'i dituntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menanggapi tuntutan tersebut, tim kuasa hukum terdakwa menyatakan akan melakukan pembelaan melalui pengajuan nota pembelaan atau pledoi.
Tuntutan dibacakan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan, I Kadek Andi Pramana dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat ( 20/11/2026). Dalam surat tuntutannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa secara sah dan menyakinkan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam bersalah melakukan tindak pdana korupsi diatur Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
(1) hurufc Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tahun 2001, dan tindak pidana pencucian uang.
Baca juga: Tahanan Narkoba Kabur di Rutan Bangil Ternyata Tahanan Titipan Kejaksaan
"Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, serta pidana denda sebesar Rp 50 juta. Jika tidak dibayar diganti dengan kurungan 50 hari," demikian bunyi amar tuntutan yang dibacakan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan, di persidangan.
Hal-hal meringankan terdakwa, sebut Kadek, belum pernah dihukum, kooperatif menyesali perbuatannya serta menyerahkan uang kerugian negara senilai Rp 606 juta kepada Kejaksaan.
"Penyerahan uang kerugian negara pada tanggal 2 Juni 2026. Sebelum dibacakannya surat tuntutan, sehingga bagian kerugian keuangan negara yang diterima Terdakwa dapat dipulihkan," imbuhnya.
Baca juga: Kajari Kabupaten Pasuruan Pastikan Kasus Korupsi PTSL dan Banpol PDI P Berjalan
Selepas pembacaan tuntutan, kuasa hukum terdakwa, Wiwik Tri Hariyati langsung menyatakan sikap akan mengajukan pembelaan. Ia menilai tuntutan jaksa belum sepenuhnya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta kondisi kliennya.
"Kami menghormati tuntutan yang disampaikan JPU. Namun, menurut kami tuntutan pidana 2 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta ini terlalu berat dan perlu diuji kembali berdasarkan fakta hukum di persidangan. Kami akan menyampaikan pembelaan secara tertulis dalam agenda pleidoi," ujar Wiwik usai sidang.
Baca juga: Kejari 'Obok-Obok' Desa Wonosari. Telusuri Aliran Pungli PT SL
Menurut Wiwik, pihaknya akan menguraikan sejumlah poin penting dalam pledoi nanti, antara lain peran terdakwa yang dinilai tidak dominan. Selain itu, ia menanyakan asal-usul nilai kerugian tersebut serta aliran dana yang masuk ke rekening terdakwa—termasuk menyoroti apakah dana senilai Rp 444 juta berasal dari keuangan negara atau bukan.
"Dari keterangan saksi di persidangan saksi menjelaskan adanya transfer secara bertahap dari terpidana Erwin Setiawan ke rekening terdakwa dan pihak lainnya, serta menegaskan bahwa uang senilai Rp 444 juta tersebut berasal dari keuangan negara yang disetorkan ke rekening terdakwa,"pungkasnya.(dik)
Editor : Redaksi