Pasuruan, beritaplus.id | Rencana pengadaan 341 mobil siaga untuk Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pasuruan oleh Pemkab Pasuruan rupanya tidak berjalan mulus. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat enggan memberikan pendampingan hukum dalam kegiatan tersebut.
Hal itu disampaikan Kasi Intel Kejari Kabupaten Pasuruan, Ferry Hary Ardianto pada beritaplus.id, Jumat (2/5/2025), bawah pihaknya telah menerima permohonan pendampingan hukum dari pihak Pemkab Pasuruan.
Baca juga: Ditanya Soal Uang Pengamanan Rp 600 Juta di Gus Rofi'i. Kasi Pidsus : Nunggu Perintah Kajari
"Permohonan pendampingan hukum ada. Namun tim kejaksaan masih melakukan kajian hukum layak atau tidak untuk dilakukan pendampingan," ujarnya.
Baca juga: Hari Lahir Kejaksaan RI ke 80 Tahun. Kejari Kab. Pasuruan Bagi 1.000 Sembako
Ia menyebutkan, rencana pengadaan mobil untuk desa ada ratusan. Tentunya, anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. Mengingat, ditengah efisiensi anggaran. Pihaknya, tidak bisa serta merta melakukan pendampingan hukum. "Harus ditelaah dulu seperti apa dasar hukumnya," paparnya.
Kejari memberikan pendampingan hukum dan pengawasan setiap kegiatan pembangunan yang baru dan akan dilaksanakan. Bukan pendampingan dan pengawasan pembangunan fisik yang telah berjalan dan hampir selesai. Selain itu, kejaksaan juga telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.
Baca juga: Sidang Tipikor Kasus PKBM. 20 Saksi Sebut Najib Catut Nama Kejaksaan Soal Uang Keamanan
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat dan Rudi Hartono Ketua Komisi I menyatakan tidak pernah melakukan pembahasan rencana pengadaan mobil untuk kepala desa. Mereka meminta eksekutif (Pemkab Pasuruan) lebih mengutamakan asa manfaat dalam penggunaan anggaran. (dik)
Editor : Ida Djumila