PASURUAN, Berita Plus- Menanggapi banyaknya disinformasi yang mengakibatkan adanya gerakan masyarakat harus menjadi pelajaran bagi semua kelompok. Terutama bagi pejabat publik harus dapat menjaga komunikasi yang positif dan tindakan yang egaliter dalam bermasyarakat.
"Saya mewakili pemerintah kota Pasuruan, saya siap untuk membuka ruang diskusi untuk semua kolompok. Namun semangatnya harus dalam rangka membangun negeri ini lebih baik. Jogo Kota Pasuruan," kata M. Nawawi, Wakil Walikota Pasuruan saat menghadiri Penyerapan Aspirasi Publik yang DPC PKB Kota Pasuruan, Rabu (17/09/2025).
Dia menyebutkan bahwa banyaknya narasi di media sosial tanpa dibarengi narasi solusi menjadikan kerawanan timbulnya disinformasi. Sehingga yang menjadi penangkal terhadap timbulnya disinformasi yakni membuka ruang diskusi dan aksi nyata.
"Misalnya dengan membuka ruang diskusi seperti ini. Perwakilan elemen dapat duduk bersama. Apa yang menjadi masalah dan solusinya," tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki mengaku saat ini efek digitalisasi seharusnya dapat dimanfaatkan menjadi media efektivitas komunikasi. Bukan melahirkan kecemasan dan depresi akibat perbandingan sosial. Apalagi kecanduan yang mengganggu tidur dan konsentrasi. Lebih-lebih penyebaran hoaks dan konten negatif.
"Memang hari ini ada fenomena baru di media sosial. Ada orang tua rela yang live di tengah malam hanya berharap gift. Itu yang harus dibaca bersama-sama kondisi ekonomi saat ini. Mari duduk bersama-sama menyamakan persepsi bagaimana kita memaksimalkan era digitalisasi dengan tepat," katanya.
Ismail yang juga menjabat Ketua DPC PKB Kota Pasuruan menegaskan pihaknya membuka ruang dialog bagi siapapun. Termasuk bagi mahasiswa, ojek online, kelompok pemuda hingga organisasi keagamaan.
"Jika ada yang berbeda pendapat atau sikap kritis, kami siap mendengar dan melakukan hal yang terbaik untuk Pasuruan," pesannya.
Sementara itu, Mokhamad Imam, salahsatu mahasiswa menyampaikan bahwa saat ini fungsi parpol harus dikedepankan yakni lebih peka mendengar sekaligus melakukan aksi secara tepat. Tidak menunggu aksi atau protes melalui media sosial.
"Jangan salahkan kemudian ada orang menggunakan medsosnya dengan mandi lumpur. Karena kondisi ekonomi lagi susah. Maka yang perlu dilakukan yakni bagaimana parpol melalui delegasi DPR atau DPRD harus peka dan membawa solusi tanpa flexing," pesannya.( jin)
Editor : Ida Djumila