Surabaya, beritaplus.id | Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025–2026. Salah Satu di antara empat tersangka merupakan Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Pesantren DPD Partai Golkar Jatim.
Keempat tersangka yakni Moh. Ma'ruf Syah (MMS/MM), bersama tiga petinggi PDTS KBS, yakni Direktur Keuangan dan SDM Moch. Nahroni (MN), Direktur Operasional dan Umum Nurika Widyasanti (NW), serta anggota Badan Pengawas Eliya Emi Suprapto (EES).
Baca juga: Kesangkut Kasus Pungli Perizinan Tambang. Eks Bupati Pasuruan Ditetapkan Tersangka
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. I Gusti Punia Atmaja, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dan menerbitkan surat penetapan tersangka pada Kamis (19/11/2026).
"Keempat tersangka diduga bersekongkol menyelewengkan dana kas perusahaan dengan dalih biaya pengurusan dan penghentian perkara hukum yang sedang ditangani kejaksaan," ujar Punia Atmaja dalam keterangan resminya.
Kasus ini bermula pada Februari 2025 saat Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak memanggil jajaran direksi dan karyawan PDTS KBS terkait dugaan penyimpangan pengelolaan sewa tenant. Pada April 2025, giliran Kejati Jatim memeriksa direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024.
Baca juga: Kajati Jatim Komitmen Dukung Program Abpednas Di-Tingkat Desa
Dalam situasi tersebut, jajaran direksi meminta bantuan hukum kepada Ma'ruf Syah. Tersangka MN dan NW kemudian memerintahkan Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS untuk mencairkan dana kas perusahaan yang secara bertahap diserahkan kepada Ma'ruf Syah hingga mencapai Rp2,41 miliar. Dana tersebut diklaim untuk mengupayakan penghentian penyidikan, namun penyidik memastikan uang itu tidak pernah mengalir ke pihak Kejari Tanjung Perak maupun Kejati Jatim.
Untuk menutupi pengeluaran ilegal tersebut, keempat tersangka diduga merekayasa sejumlah dokumen pertanggungjawaban fiktif, mulai dari perjanjian kerja sama (PKS) jasa hukum, dokumen review standar operasional prosedur (SOP), hingga kuitansi honorarium konsultan dan pendampingan litigasi.
Selain dana Rp2,41 miliar tersebut, penyidik juga menemukan adanya pengeluaran kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional, pembelian bahan bakar minyak (BBM), tunjangan hari raya (THR), dan honorarium sebesar Rp707,77 juta pada tahun 2025 serta Rp152,78 juta pada tahun 2026.
Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.
Baca juga: Kasus Pungli Perizinan, Kabid ESDM Jatim Dijebloskan ke Sel Tahanan
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 604 KUHP dengan pasal juncto yang sama.
Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap keempat tersangka di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Kejati Jatim selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 19 November hingga 8 Desember 2026. (dik)
Editor : Redaksi