Risma Tak Akan Lakukan Lockdown, Ini Sebabnya...

beritaplus.id
Walikota Surabaya Tri Rismaharini

Surabaya -beritaplus.id |Pemerintah Kota Surabaya tidak akan melakukan kebijakan lockdown meski virus corona (Covid-19) kian mewabah.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini takut terhadap dampak ekonomi yang muncul jika lockdown diberlakukan.

Berbagai petinggi instansi diundang Risma untuk berkoordinasi untuk membuat protokol pencegahan corona di Surabaya.

"Bahwa, lockdown enggak akan, makanya kita lalukan pencegahan ini, membuat protokol supaya tidak [lockdown]," kata Risma di Graha Sawunggaling, Surabaya, Senin (16/3) yang lalu.

Risma khawatir jika lockdown dilakukan, hal itu akan berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat Surabaya. Terutama warga yang penghasilannya didapat dari kerja harian.

"Karena kalau itu [lockdown] ekonomi bisa kolaps, itu jauh lebih berat, karena tidak semua orang pendapatannya bulanan. Ada yang harian dan itu bahaya kalau enggak [dapat pemasukan]," ujarnya.

Guna menanggulangi penyebaran virus corona, Risma rapat dengan jajarannya dan berbagai petinggi instansi dan perusahaan.

Rapat dihelat di di Graha Sawunggaling. Rapat koordinasi dihadiri oleh petinggi perusahaan transportasi, pengusaha mal, hotel, tempat hiburan dan berbagai instansi lainnya di Kota Surabaya.

Risma meminta mereka membuat protokol pencegahan virus corona di area mereka masing-masing.

Menurutnya, ini sangat penting guna menekan penularan virus tersebut.

"Sebenarnya memang disarankan untuk tidak mengadakan pertemuan, tapi saya harus lakukan ini supaya mereka membuat protocol di sekitar mereka masing-masing, sehingga diharapkan pencegahannya bisa lebih efektif," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya telah membuat beberapa protokol untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

Salah satunya penyediaan fasilitas cuci tangan dan alat pengukuran suhu badan di tempat umum, serta penyimpanan karpet di masjid-masjid.

Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga melakukan penyemprotan cairan desinfektan ke sejumlah fasilitas dan tempat umum. Dimulai dari Balai Kota Surabaya.

Ia juga mengimbau agar sejumlah stakeholder lain melakukan hal serupa. 

"Jadi, mari kita buat protokol yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya masing-masing, silakan disesuaikan," kata dia. (syd88)

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru