Eco Bhinneka Muhammadiyah dan GreenFaith Gelar Diseminasi Hasil Advokasi Lintas Agama untuk Mengelola Risiko Lingkungan
Jakarta, beritaplus.id – Eco Bhinneka Muhammadiyah, bersama GreenFaith Indonesia dan dukungan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), telah sukses menyelenggarakan acara diseminasi hasil kerja advokasi dan silaturahmi lintas iman di Jakarta. Acara ini bertujuan untuk memperkuat peran agama dan kepercayaan dalam upaya mitigasi perubahan iklim serta membangun kolaborasi lintas iman menuju Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Acara yang dihelat di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Kamis 20 Maret 2025 ini dihadiri oleh berbagai tokoh agama, lingkungan, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, organisasi lintas agama, tokoh muda, dan penyandang disabilitas. Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan krisis iklim yang semakin mengancam.
Dalam sambutannya secara daring, Ari F Adipratomo, Low Carbon Policy and Programme Advisor dari British Embassy Jakarta, menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini.
Prof. Syafiq A Mughni, MA, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam sambutan pembukaannya menekankan pentingnya reformasi pemikiran keagamaan yang pro-lingkungan. “Persoalan lingkungan dan krisis iklim adalah persoalan besar bagi Muhammadiyah. Kita perlu memahami agama secara komprehensif, bukan hanya dalam konteks hubungan dengan Tuhan, tetapi juga hubungan dengan alam. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi,” tegasnya.
Syafiq juga mengkritik praktik mubazir yang masih marak, terutama selama bulan Ramadan, di mana sampah makanan meningkat hingga 20%. “Ini menunjukkan bahwa kita belum memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan. Kita perlu menghidupkan kembali spirit green Ramadan dan mengubah pola hidup kita agar lebih ramah lingkungan,” tambahnya.
Hasil Kerja Advokasi dan Rekomendasi Progresif
Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, memaparkan hasil kerja advokasi yang berlangsung sejak Januari hingga Maret 2025. “Kami telah menyelesaikan serangkaian kerja advokasi di Jakarta, Sawahlunto (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), Ambon (Maluku), dan melalui platform online. Melalui kerja ini, kami ingin melihat bagaimana keterlibatan lintas agama dan kepercayaan dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim,” ujarnya.
Hening menjelaskan bahwa agama memiliki peran sentral dalam menggerakkan kesadaran kolektif untuk merawat lingkungan. “Agama menjadi penjaga moral dalam melestarikan, mengelola, dan memuliakan lingkungan dengan tanggung jawab, kepedulian, keadilan, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini diambil dari ayat-ayat dalam kitab suci,” jelasnya.
Hasil kerja advokasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan lingkungan untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kelembagaan Organisasi Keagamaan dan Koalisi Lintas Iman, antara lain: mengevaluasi kebijakan yang melanggengkan kerusakan lingkungan, penguatan kebijakan dan regulasi berorientasi lingkungan, penguatan dukungan dan pendanaan program lingkungan, peningkatan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor, penghargaan dan integrasi jaringan lintas iman, peningkatan kapasitas dan advokasi kebijakan, serta strategi komunikasi dan dukungan bagi kelompok rentan.
Kisah Inspiratif dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Kelompok Disabilitas
Pendeta Jhon Victor Kainama, Kepala Biro lingkungan Hidup dan Kebencanaan Gereja Protestan Maluku (GPM) Ambon, yang hadir dalam acara ini turut berbagi pengalaman tentang perjuangan gereja bersama masyarakat melawan eksploitasi tambang di NTT.
“Kami dari GPM merasa harus terlibat dalam aktivisme lingkungan karena itu adalah bagian dari iman dan moral kami. Kita tidak mau hanya berada di mimbar saja,” ujarnya.
Pendeta Jhon menjelaskan bahwa wilayah kerja GPM tidak hanya di Provinsi Maluku, tetapi juga sampai dengan Maluku Utara. Kedua provinsi ini sering disebut dengan wilayah kepulauan Maluku. "Kami mengadvokasi wilayah-wilayah pulau kecil yang terancam oleh Industri ekstraktif, terutama pertambangan nikel," tegasnya.
Sementara itu, Putu Ardana, tokoh adat Masyarakat Adat Dalem Tamblingan, Bali, menceritakan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hutan suci mereka dari ekspansi investor. “Leluhur kami memutuskan bahwa hutan dan danau itu adalah sumber hidup utama kita yang tidak boleh diotak-atik. Pesan itu ditulis dalam lontar dan diwariskan turun-temurun.” ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa dirinya bersama dengan komunitas masyarakat adat Dalem Tamblingan siap untuk mempertahankan hutan suci dari berbagai ancaman. Baginya, kekayaan hutan tidak bisa dikonversi dengan murah dan kepentingan jangka pendek, karena hutan adalah rumah air, keanekaragaman hayati, dan sumber obat-obatan. "Lebih jauh, hutan sangat bermakna spiritual," tegasnya.
Indah Purwanti Mugianti, Kepala Sekolah dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Tia di Sawahlunto, menyampaikan apresiasi atas dilibatkannya kelompok disabilitas dalam acara ini. “Selama ini, kelompok disabilitas tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan, apalagi mitigasi perubahan iklim. Padahal, kami adalah kelompok yang paling rentan terdampak krisis iklim dan kerusakan lingkungan,” ujarnya. Indah mencontohkan bagaimana penyandang disabilitas tuna rungu tidak dapat mendengar peringatan bencana, sehingga membutuhkan sistem yang inklusif.
Agama sebagai Sumber Moralitas untuk Perubahan Nyata
Acara ini menegaskan bahwa agama bukan hanya sekadar ritual, melainkan sumber daya moral yang dapat menggerakkan perubahan nyata. Dengan solidaritas lintas iman, inklusivitas, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dunia dalam pembangunan rendah karbon. Seperti kata pepatah Jawa, “Memayu hayuning bawana”—merawat keindahan dunia. Inilah saatnya agama menjadi tangan yang aktif, bukan hanya mulut yang berdoa.
Kolaborasi lintas agama dan kepercayaan telah membuktikan bahwa nilai-nilai spiritual dapat menjadi kekuatan transformatif dalam menghadapi krisis iklim. Dengan semangat gotong royong, Indonesia dapat mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Tentang Eco Bhinneka Muhammadiyah
Muhammadiyah menginisiasi Eco Bhinneka untuk mendorong kerukunan umat beragama di Indonesia melalui pendekatan lingkungan. Pada tahun 2025, Eco Bhinneka Muhammadiyah dan Oxford Policy Management Limited (OPML) melaksanakan kegiatan konsultasi tentang kerja advokasi dalam keterlibatan keagamaan dan lintas iman untuk memitigasi dan mengelola risiko lingkungan di Sawahlunto (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), dan Ambon (Maluku). Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran agama dan lintas iman dalam mengelola risiko lingkungan dan perubahan iklim. Eco Bhinneka Muhammadiyah bekerja sama dengan GreenFaith Indonesia dalam menjalankan program ini.
Tentang LCDI
Low Carbon Development Indonesia (LCDI) atau Pembangunan Rendah Karbon Indonesia merupakan platform pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan yang beremisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah serta meminimalkan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Program ini mendorong pengembangan berkelanjutan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
Tentang GreenFaith Indonesia
GreenFaith adalah lembaga lintas iman yang berpusat di New York sejak 1992 dan kini telah berkembang di 11 negara. GreenFaith adalah gerakan yang mendorong kerja sama lintas agama untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Di Indonesia, GreenFaith berdiri sejak 2023 dengan fokus pada Faith for Climate Action, yaitu aksi nyata individu lintas agama dalam mengatasi dampak perubahan iklim, pelatihan lintas agama untuk climate justice, serta membangun perspektif lintas agama dalam transisi energi. Update kegiatan GreenFaith Indonesia dapat diikuti melalui Instagram @greenfaith.id.(*)
Editor : Ida Djumila