x beritaplus.id skyscraper
x beritaplus.id skyscraper

Kejati Jatim Tetapkan Oknum Pengurus DPD Golkar Jatim dan Tiga Petinggi KBS Tersangka di Kasus Korupsi PDTS KBS Rp 3,27

Avatar Didik Nurhadi

Hukum dan Kriminal

Surabaya, beritaplus.id | Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025–2026. Salah Satu di antara empat tersangka merupakan Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Pesantren DPD Partai Golkar Jatim. 

Keempat tersangka yakni Moh. Ma'ruf Syah (MMS/MM), bersama tiga petinggi PDTS KBS, yakni Direktur Keuangan dan SDM Moch. Nahroni (MN), Direktur Operasional dan Umum Nurika Widyasanti (NW), serta anggota Badan Pengawas Eliya Emi Suprapto (EES).  

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. I Gusti Punia Atmaja, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dan menerbitkan surat penetapan tersangka pada Kamis (19/11/2026).  

"Keempat tersangka diduga bersekongkol menyelewengkan dana kas perusahaan dengan dalih biaya pengurusan dan penghentian perkara hukum yang sedang ditangani kejaksaan," ujar Punia Atmaja dalam keterangan resminya. 

Kasus ini bermula pada Februari 2025 saat Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak memanggil jajaran direksi dan karyawan PDTS KBS terkait dugaan penyimpangan pengelolaan sewa tenant. Pada April 2025, giliran Kejati Jatim memeriksa direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024.  

Dalam situasi tersebut, jajaran direksi meminta bantuan hukum kepada Ma'ruf Syah. Tersangka MN dan NW kemudian memerintahkan Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS untuk mencairkan dana kas perusahaan yang secara bertahap diserahkan kepada Ma'ruf Syah hingga mencapai Rp2,41 miliar. Dana tersebut diklaim untuk mengupayakan penghentian penyidikan, namun penyidik memastikan uang itu tidak pernah mengalir ke pihak Kejari Tanjung Perak maupun Kejati Jatim.  

Untuk menutupi pengeluaran ilegal tersebut, keempat tersangka diduga merekayasa sejumlah dokumen pertanggungjawaban fiktif, mulai dari perjanjian kerja sama (PKS) jasa hukum, dokumen review standar operasional prosedur (SOP), hingga kuitansi honorarium konsultan dan pendampingan litigasi.  

Selain dana Rp2,41 miliar tersebut, penyidik juga menemukan adanya pengeluaran kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional, pembelian bahan bakar minyak (BBM), tunjangan hari raya (THR), dan honorarium sebesar Rp707,77 juta pada tahun 2025 serta Rp152,78 juta pada tahun 2026.  
Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar. 

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 604 KUHP dengan pasal juncto yang sama.  

Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap keempat tersangka di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Kejati Jatim selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 19 November hingga 8 Desember 2026. (dik)

Editor : Redaksi

Artikel Terbaru
Sabtu, 21 Nov 2026 14:59 WIB | Peristiwa

PDM Ponorogo Gelar Hari Bermuhammadiyah Gembira, Siapkan 10 Ribu Sarapan Gratis dan 14 Sepeda Gunung

Ponorogo, beritaplus.id – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ponorogo menggagas kegiatan bertajuk Hari Bermuhammadiyah Gembira yang dirangkai dengan puncak r ...
Sabtu, 21 Nov 2026 09:34 WIB | Politik dan Pemerintahan

ADVONAS Siapkan PKPA Angkatan I Tahun 2027, Pembelajaran Digelar Secara Online

Gresik, beritaplus.id – Perkumpulan Advokat Nasionalis Bermartabat Indonesia (ADVONAS) melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP) mulai mempersiapkan penyelenggaraan P ...
Jumat, 20 Nov 2026 19:27 WIB | Hukum dan Kriminal

Terdakwa Dituntut 2 Tahun 6 bulan Bui dan Denda Rp50 Juta, Kuasa Hukum Siapkan Pembelaan

Surabaya, beritaplus.id | Terdakwa perkara dugaan mafia kasus (markus) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pasuruan, Mohammad Rofi'i dituntut ...
Jumat, 20 Nov 2026 14:36 WIB | Peristiwa

Warga Wagir Lor Keluhkan Talud dan Jalan Rawan Longsor, Miseri Efendy Siap Tampung Aspirasi

Ponorogo, beritaplus.id | Menjelang datangnya musim penghujan, warga Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, kembali dihantui kekhawatiran ...
Jumat, 20 Nov 2026 04:49 WIB | Politik dan Pemerintahan

Reses di Desa Pandak, Miseri Efendy Serap Aspirasi Strategis Warga Ponorogo

Ponorogo, beritaplus.id | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, H. Miseri Efendy, S.H., M.H., menggelar kegiatan reses Masa ...
Kamis, 19 Nov 2026 19:50 WIB | Peristiwa

Cokorda Bagus Sucoka: Penjaga Keadilan, Ketegasan dan Integritas dalam Penegakan Hukum

Jakarta, beritaplus.id | Penegakan hukum tidak semata-mata berbicara tentang kewenangan, jabatan, maupun keberhasilan menyelesaikan perkara. Lebih dari itu, ...
Kamis, 19 Nov 2026 19:41 WIB | Peristiwa

Warga Menduga Dana Registrasi Pasar Desa Wonosari "Ngowos" 

Pasuruan, beritaplus.id | Pengelolaan dana registrasi lapak dan kios di Pasar Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan jadi prihatin publik. Anggaran ...
Kamis, 19 Nov 2026 17:34 WIB | Politik dan Pemerintahan

Hari Bhakti Kemenimipas ke-2, Imigrasi dan Rutan Ponorogo Perkuat Pelayanan dan Kepedulian Sosial

Ponorogo, beritaplus.id | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo bersama Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Ponorogo menggelar rangkaian kegiatan dalam ...
Kamis, 19 Nov 2026 16:02 WIB | Peristiwa

Diduga Ada Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Pamekasan, Kadisdikbud Didesak Mundur

Pamekasan - beritaplus.id | Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah hingga pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di Kabupaten ...
Kamis, 19 Nov 2026 14:12 WIB | Peristiwa

Rehab Gedung DPRD Kab. Pasuruan Telan Anggaran Rp 2 M. Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Dipertanyakan 

Pasuruan - beritaplus.id | Proyek rehabilitasi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan telan anggaran Rp 2 miliar lebih menuai sorotan ...
Kamis, 19 Nov 2026 12:34 WIB | Peristiwa

Warga Lumbang Apresiasi Sakera, Sebulan Terima Bantuan Air Bersih

Pasuruan,  beritaplus.id | Aksi nyata kembali ditunjukkan Lembaga Perlindungan Konsumen Sakera. Selama 1 bulan penuh, Lembaga Sakera memberikan kontribusi ...
Kamis, 19 Nov 2026 11:22 WIB | Peristiwa

Gagal Revitalisasi, Nasib Pasar Wisata Cheng Hoo Kian Mengenaskan

Pasuruan, beritaplus.id | Harapan agar revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, mampu mendongkrak perekonomian lokal ...
Kamis, 19 Nov 2026 02:15 WIB | TNI dan Polri

Dukung Pemberantasan Narkoba, H. Rommy, S.H. Ajak Semua Elemen Masyarakat Bersatu

Pasuruan Kota, beritaplus.id | Dukungan terhadap pemberantasan narkoba di wilayah Pasuruan terus mengalir. Salah satunya datang dari Ketua Lembaga Perlindungan ...
Rabu, 18 Nov 2026 18:47 WIB | Ekbis dan Hiburan

Tim PKM FEB UNESA Bekali UMKM Rahmaniah Crafter Strategi Branding Produk

Tim PKM FEB UNESA Bekali UMKM Rahmaniah Crafter Strategi Branding Produk ...