Pasuruan, beritaplus.id | Perombakan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pasuruan menuaikan perlawan dari kalangan NGO dan Fraksi. Bahkan, Fraksil Golkar siap melayangkan gugatan.
"Kita pelajari dulu materi hukumnya seperti apa," kata Udik Djanuantoro penasehat DPD Golkar Kabupaten Pasuruan.
Baca juga: Ketua GP3H : Sesuai Regulasi, Tapi Tak Beretika dalam Berpolitik
Udik pastikan, Fraksi Golkar akan melayangkan gugatan terkait perombakan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan. Sebelum melayangkan gugatan pihaknya bersama pengurus partai lainnya akan mempelajari kerangka hukumnya. Bahkan, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan ini menuding, PKB dan PDI Perjuangan tidak konsisten.
"Dua fraksi yakni PKB dan PDI P tidak konsisten," tandasnya.
Baca juga: Menunjang Kinerja Anggota Dewan. Pemkab Pasuruan Alokasikan Anggaran MCU Rp 125 juta
Politisi asal Grati mengaku heran atas perombakan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan itu. Menurut Udik, perombakan AKD terlalu cepat dan tidak mendasar. "Dikatakan ada usulan sebutkan dari fraksi dan komisi mana tunjukan," imbuhnya.
Ia menyebut, pembentukan AKD DPRD Kabupaten Pasuruan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 12 Tahun 2018. "Didalam PP jelas dan gamblang. Pertanyakan apakah perombakan pada alat kelengkapan dewan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah," tanyanya.
Baca juga: Serapan Anggaran di Diskominfo Minim. Komisi I Beri Catatan Buruk
Dalam rapat paripurna tertutup yang gelar pada Kamis (19/12/2024) malam diwarnai aksi protes dari dua fraksi yakni Fraksi Golkar dan NasDem. Fraksi berlambang pohon beringin walkout sebagai bentuk penolakan terhadap inisiatif perubahan komposisi AKD. Fraksi Golkar berpendapat bahwa perubahan seharusnya dilakukan setelah satu tahun masa tugas anggota DPRD. (dik)
Editor : Redaksi