Pasuruan, beritaplus.id | Sejumlah Fraksi di DPRD Kota Pasuruan memberikan beberapa catatan, dan masukan terhadap lima Raperda APBD tahun 2025. Salah satunya Raperda Dana Cadangan pada proyek Jalan Lingkar Utara (JLU). Bahkan, Fraksi PKB mengibaratkan 'bak mimpi disiang bolong' atau hanya angan-angan.
Hal itu disampaikan, juru bicara Fraksi PKB, Ismail Marzuki Hasan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan bawah, Perda tentang Dana Cadangan dibuatkan Perda Nomer 29 Tahun 2011. Ditengah perjalanan Perda tersebut mengalami beberapa perubahan. "Duwetnya ada tapi oleh eksekutif (Pemkot) Pasuruan tidak digunakan semuanya untuk pembayaran pembebasan lahan JLU. Kenapa," tanya dia.
Baca juga: PUSAKA Kecam Keras Ancaman Bondet Oknum Ketua BK ke Anggota DPRD Kab. Pasuruan
Ia menyebut, penlok telah dibentuk sejak Tahun 2014. Agar proyek JLU terealisasi semua kajian telah disiapkan. Mulai amdal lalin sampai lingkungan. "Dan sekarang harus menyertakan persyaratan dokumen DPPT," ungkapnya.
Dalam dokumen DPPT terisi redaksi keoastian pembiayaan, jika kalau pembiayaan proyek JLU tersebut direncanakan dari APBN maka harus ada kepastian dari Pemerintah Pusat secara resmi. Artinya, komposisi dana cadangan yang hari ini akan terjadi perubahan maka kecil kemungkinan pembiayaan pembangunan infrastruktur JLU tersebut akan dibiayai oleh pemerintah pusat.
Baca juga: Geger di group WA. Oknum Anggota Fraksi Gerindra Ancam Bondet Rekannya
"Tidak mungkin kita bisa menyakinkan meyakinkan pemerintah pusat. Kalau Pemkot sendiri tidak serius dalam melakukan pembebasan lahan JLU," jelasnya.
Ismail ingatkan, proses JLU ketiga kalinya. Ia prediksi periode ini proyek JLU tidak akan terlaksana. "Semua dokumen yang selama ini kita urus akan agar JLU berjalan akan sia-sia," ucap dia.
Baca juga: Komisi I Tagih Pengembalian Sisa Anggaran Pilkada ke KPU
"Atau bisa kita katakan hanya pemborosan anggaran saja," sambungnya.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 51.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 pada laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa penyajian saldo Dana Cadangan sebesar Rp50.367.077.000,00 (lima puluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) di neraca tidak memiliki dasar hukum sehingga sebagai akibat hukum pada pada persidangan kali ini dibahas perubahan Raperda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Tanah Jalan Lingkar Utara. (dik)
Editor : Ida Djumila