Kesangkut Kasus Pungli Perizinan Tambang. Eks Bupati Pasuruan Ditetapkan Tersangka

Reporter : Didik Nurhadi
Nurkholis eks Bupati Pasuruan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pungli perizinan tambang 

Surabaya, beritaplus.id | Eks Bupati Pasuruan, Nurkholis ditetap tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim usai menjalani serangkaian pemeriksaan tim penyidik. Pria yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) langsung dijebloskan ke sel tahanan, Selasa (17/11/2026).

Sebelumnya, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim telah menetapkan 4 orang sebagai terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan tambang di lingkungan ESDM Jatim. Keempatnya terdakwa diantaranya, Ertika Dinawati selaku Kabid Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM, Aris Mukiyono selaku Kepala Dinas ESDM, dan Hermawan sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah dan (alm) Oni Setiawan selaku Kabid Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. 

Baca juga: Kajati Jatim Komitmen Dukung Program Abpednas Di-Tingkat Desa

I Gade Punia Atmaja Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, mengatakan, dari perkembangan hasil, ditemukan adanya peran tersangka Nurkholis dalam kasus ini selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, pada periode Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024. 

Menurutnya, tersangka memerintahkan almarhum Oni Setiawan selaku Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, dan tersangka Ertika Dinawati sebagai Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, untuk meminta sejumlah uang.

"Ada permintaan uang yang tidak sesuai ketentuan atau uang pungutan liar kepada para pemohon izin," jelas I Gede.

Baca juga: Kasus Pungli Perizinan, Kabid ESDM Jatim Dijebloskan ke Sel Tahanan

Ia mengungkapkan, terdapat 7 pemohon izin bidang pertambangan dimintai uang, hingga jumlah total sebesar Rp1,1 miliar. Tersangka juga meminta uang kepada 28 pemohon izin bidang geologi dan air tanah, dengan total nilai uang Rp133.500 Juta. Sehingga, total keseluruhan uang mencapai Rp1,2 miliar.

"Dalam kasus ini, semua sudah lengkap, tapi izin tidak dikeluarkan dengan suatu alasan, sehingga meminta uang kemudian izin dikeluarkan," urainya.

Baca juga: Dugaan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa. Diskominfo Dilaporkan Kejati Jatim 

Dari jumlah Rp1,2 miliar, Nurkholis disebut telah menikmati uang sebesar Rp687.500 juta yang terdiri dari bidang pertambangan sebesar Rp 552.500 juta dan dari bidang geologi dan air tanah sebesar Rp135 juta. Atas perkara ini, penyidik menyita barang bukti baik berupa uang Rp 615 juta dan emas batangan seberat 50 gram milik Nurkholis.

"Saat ini barang bukti telah dilakukan penyitaan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan surat penyitaan, dan telah mendapatkan penetapan izin sita, dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya," pungkasnya. (dik)

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru