LP-3 Sapujagad Kawal Polemik Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Desa Brodot
Jombang - beritaplus.id |Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah.
Dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi petani tanaman pangan, peternakan dan perkebunan rakyat.
Dan untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, maka ditetapkan Keputusan Menteri, yaitu melalui Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Berdasarkan hasil penulusuran, tidak sedikit petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi di desanya.
Misalnya dari pengajuan subsidi ke pemerintah, petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi kurang lebih yang menerima kurang dari yang di ajukan sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Ketua Lembaga Pengawal Progam Pemerintah (LP-3) Sapujagad membeberkan berbagai masalah dalam penyaluran atau penjualan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan petani. Kita ambil contoh, semisal petani meminta kuota subsidi pupuk sebanyak 5 ( Lima ) kwintal. Namun yang diberikan bahkan kurang dari setengahnya.
Sementara sisanya diduga dijual kepada pihak lain yang masuk dalam RDKK. Bahkan menurut warga, kios penyalur di desa nya juga menjual di luar desanya dengan diatas HET,” ujar Rachman Alim.
Pembagian Pupuk Bersubsidi di desa Brodot terutama di dusun Klaci, kecamatan Bandar Kedungmulyo, memang patut disorot. Pembagian pupuk bersubsidi yang di salurkan oleh kios penyalur kepada para petani ada dugaan kuat curang dan terindikasi adanya aroma Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme ( KKN).
Disampaikan, diduga warga yang tidak punya lahan sawah terdaftar pada pembagian pupuk subsidi sehingga mengurangi jatah petani yang seharusnya mendapatkan nya.
Pada pembagian pupuk berubsidi di desa Brodot terutama di dusun Klaci dikhawatirkan kedepannya akan berakibat mengalami gagal panen.
“Karena itu dikhawatirkan nanti tanaman bisa berakibat rusak dan tumbuh tidak normal. Dugaan adanya kelangkaan pupuk di desa Brodot ini ,dikhawatirkan nantinya tanaman tumbuh tidak sempurna karena kekurangan vitamin dan nutrisi berasal dari pupuk subsidi yang saat ini pada pembagian kepada para petani yang seharusnya mendapatkan sewajarnya ini menjadi langka,” ungkapnya.
Dengan kondisi ini kata dia, petani saat ini banyak mengalami kerugian dan hanya bisa berharap pemerintah untuk mencari solusi akibat proses pembagian pupuk subsidi di desa Brodot yang di lakukan oleh kios penyalur, warga pun berharap agar kios penyalur pupuk bersubsidi di desa Brodot supaya di ganti.
Masih menurut Rachman Alim, Ketua Lembaga Pengawal Progam Pemerintah (LP-3) Sapujagad mengatakan, adanya keluhan warga masyarakat dari dusun Klaci, desa Brodot, Kecamatan Bandar Kedung mulyo terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi oleh kios penyalur supaya di lakukan audit investigasi oleh pihak yang mempunyai kewenangan atau untuk dilakukan penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kepolisian atau Kejaksaan.
“Karena menurut informasi yang kami dapat, pada pembagian pupuk bersubsidi oleh kios penyalur setempat diduga ada permainan kotor.
Dugaan adanya manipulasi data pada pembagian pupuk bersubsidi disana sangat rawan, sehingga masyarakat setempat sempat resah.
Bahkan warga berharap agar kios penyalur di desa Brodot supaya di ganti, karena mereka ( Masyarakat ) merugi pada pembagian pupuk bersubsidi di wilayahnya ” ujar Ketua LSM Sapujagad.
Hingga berita ini ditayangkan awak media beritaplus.id masih menelusuri lebih lanjut dan belum dapat mengkonfirmasi pihak-pihak terkait baik camat Bandar Kedungmulyo maupun Dinas Pertanian. ( ajr )
Editor : Ida Djumila