Berkas Lengkap, Kejari Limpahkan Kasus PKBM ke Pengadilan Tipikor

Pasuruan - beritaplus.id | Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan resmi limpahkan kasus tindak pidana korupsi PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) senilai Rp 1,9 M dengan tersangka Bayu Putra Subandi Ketua PKBM Salafiyah Kejayan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

"Iya, hari ini berkas perkara PKBM tersangka Bayu Putra Subandi kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor," kata Kasubsi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, La Ode Tafri Mada, Senin (10/3/2025).

Baca juga: Silaturahmi Mas Bupati Pasuruan Bersama Kades Bersifat Internal Disoal. Imam : Larang Peliputan Melanggar UU Pers

Mada sapaanya, La Ode Tafri Mada menyatakan, berkas perkara tersangka Bayu Putra Subandi sudah P-21 (lengkap). Selanjutnya, tinggal menunggu penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Tipikor.

Baca juga: Polres Pasuruan Olah TKP Kasus Pengerusakan SDN Jeladri I. Potongan Kayu dan Benner Diamankan

"Biasanya seminggu setelah berkas perkara dimasukan ke Pengadilan Tipikor akan keluar jadwal penetapan sidang," imbuhnya.

Setelah diperiksa oleh tim penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan. Berkas perkara kasus PKBM atas tersangka Bayu Putra Subandi lengkap dan sudah terpenuhi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan.

Baca juga: Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Stabil. Satgas Pangan Sidak Pasar

Dikatakan bahwa Bayu Putra Subandi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi PKBM sebesar Rp 1,9 M. Modus operandi yang dilakukan tersangka mulai pembuatan SPJ sampai kegiatan fiktif. Selain itu, pada pembelian buku pengajar menggunakan pihak ketiga seolah-oleh ada pembelian buku ajar pada itu fiktif. Tidak sampai disitu, tersangka juga melakukan dugaan penyimpangan pengelolaan dana dan menambahkan siswa 'siluman' atau fiktif. Akibat perbuatannya, tersangka disangka Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2021. Subsider Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang 31/1999 sebagai diubah dengan UU 20/2021 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. (dik)

Editor : Redaksi