Pasuruan, beritaplus.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2026, Kamis (21/8/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat dihadiri unsur pimpinan Dewan bersama Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan, Sholeh Asrori. Dalam rapat itu, eksekutif dan legislatif menyampaikan komitmen berupa nota kesepakatan KUA-PPAS tahun 2026 yang ditandatangani langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat.
Baca juga: Buntut Demo Warga Tempuran. Ketua Komisi I Akan Panggil Inspektorat
Agus Suyanto juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan persetujuannya dengan prioritaskan pembangunan daerah. Tentunya memperhatikan kemampuan pembiayaan daerah serta efisiensi
belanja.
"Tahun 2026 Banggar Dewan menekankan agar arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah. Lalu, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, UMKM, dan ekonomi kreatif dan pengentasan kemiskinan," ujar Agus.
Selain itu, legislator PKB asal Prigen menyebut soal pengangguran. "Reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan digitalisasi
pelayanan publik. Peningkatan ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana perlu diperhatikan," sambungnya.
Hasil pembahasan program prioritas
DPRD mendorong alokasi anggaran yang proporsional untuk
program prioritas daerah, dengan memperhatikan pemerataan
antar wilayah kecamatan. "Perlu adanya efisiensi belanja aparatur,
sehingga anggaran lebih banyak diarahkan pada belanja publik dan mendukung program prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD
dan RKPD 2026," paparnya.
Ia juga menekankan pokok-pokok pikiran DPRD hasil penyerapan
aspirasi masyarakat untuk diakomodasi dalam PPAS 2026.
Baca juga: Buntut Demo Warga Tempuran. Ketua Komisi I Akan Panggil Inspektorat
Pihaknya menyingung agar Pemkab disiplin dalam penyusunan anggaran, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan digitalisasi perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
"Khusus pada optimalisasi sumber-sumber PAD baru tanpa
membebani masyarakat secara berlebihan. Monitoring dan evaluasi
program prioritas harus dilakukan secara berkala, dengan melibatkan Dewan dan masyarakat," imbuhnya.
Rusdi Sutejo Bupati Pasuruan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja samanya selama ini. Yang telah mengkaji materi dan memberikan masukan konstruktif dalam rangka kebijakan umum anggaran untuk mempercepat terwujudnya Kebupaten Pasuruan lebih baik.
"Semoga kerja sama yang telah terjalin selama ini terus terjaga demi sebuah pengabdian kepada masyarakat," kata Bupati Pasuruan.
Baca juga: Ditengah Efisiensi Anggaran. Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Tolak Mobdin Baru
Mas Rusdi sapaanya, menuturkan proses pembahasan kebijakan anggaran telah melalui proses panjang. "Pembahasan KUA-PPAS 2026 merupakan momen yang sangat penting dan strategis dalam upaya mencari titik temu dengan dinamikanya guna mengamankan persepsi terkait penganggaran agar tersusun dengan baik dan benar. Semuanya bermuara untuk kepentingan masyarakat Pasuruan," ucapnya.
Ia berharap, nota kesepakatan KUA-PPAS 2026 yang dirancang dapat terlaksana dengan baik.
"Kita harap rencana pembangunan yang ada dapat terlaksana dan anggaran pada APBD 2026 berjalan efektif dan mampu mengena ke masyarakat sehingga tepat sasaran," pungkasnya. (dik)
Editor : Ida Djumila