Jakarta, Beritaplus.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya peran profesi penilai dalam mendukung tata kelola yang bersih dan berkeadilan. Penekanan itu disampaikan Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK, Friesmount Wongso, dalam Seminar Nasional bersama Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang digelar secara daring, Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, objektivitas dan independensi menjadi pondasi utama profesi penilai, mengingat penilai kerap menentukan nilai aset seperti properti maupun bisnis. “Integritas bukan hanya prinsip etika, tetapi modal utama agar profesi penilai tetap dipercaya publik. KPK memandang penilai sebagai mitra penting dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel,” ujar Friesmount.
Baca juga: KPK Latih Verifikator PANCEK di Bea Cukai DKI untuk Perkuat Budaya Antikorupsi
KPK menekankan tiga langkah penting yang perlu dijalankan para penilai, yakni menjaga profesionalisme dan kejujuran, meningkatkan kapasitas serta kompetensi, serta memperkuat kolaborasi dengan regulator dan masyarakat.
Namun, KPK juga mencatat adanya sejumlah tantangan integritas yang kerap dihadapi penilai, mulai dari tekanan pihak tertentu, minimnya perlindungan bagi pelapor, keterbatasan pemahaman regulasi, hingga pengaruh sosial dan budaya lokal. “Semua ini menguji integritas, sehingga pencegahan korupsi harus menemukan ruang perlawanan,” kata Friesmount.
Baca juga: KPK Bongkar “Harta Tersembunyi” Noel: Alphard hingga Ponsel di Plafon
Ia menambahkan, KPK terus mengedepankan strategi trisula pemberantasan korupsi melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan secara simultan agar dapat membangun kesadaran kolektif sekaligus memberi efek jera.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Budi Prasodjo, menegaskan integritas merupakan kunci utama dalam lima prinsip dasar etika profesi. “Kejujuran dan keterusterangan merupakan akar dari integritas, baik secara pribadi maupun institusi,” ujarnya.
Baca juga: KPK Teliti Rangkap Jabatan ASN di BUMN, Soroti Risiko Benturan Kepentingan
Sementara itu, Ketua I DPN MAPPI, Dewi Smaragdina, menambahkan kolaborasi dengan KPK penting untuk memperkuat nilai integritas di lapangan. “Sikap permisif terhadap praktik kecil harus diwaspadai, karena dari situlah potensi penyimpangan dapat bermula,” tegasnya.
Lebih dari 300 peserta, baik profesional penilai maupun masyarakat umum, mengikuti seminar tersebut. KPK berharap kerja sama dengan MAPPI dapat memperkuat peran profesi penilai sebagai mitra strategis bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, transparan, dan berintegritas.(*)
Editor : Ida Djumila