SURABAYA, Beritaplus.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (BEM FH UWP) menggelar Kajian Hukum bertema “Penanggulangan dalam Penyebaran Radikalisme di Lingkungan Sekitar” pada Jumat (26/9/2025) di lapangan outdoor FH UWP.
Baca juga: Tim Psikologi UWP Latih Anak TK di Surabaya Tolak Sentuhan Tak Pantas
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Densus 88 Antiteror Polri, Dr. Dani Teguh Wibowo, S.H., M.H., serta korban radikalisme sekaligus mantan narapidana terorisme, Arif Fatoni. Diskusi dipandu langsung oleh Dekan FH UWP, Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H.
Di hadapan ratusan mahasiswa baru, Arif Fatoni mengisahkan bagaimana dirinya pernah terjerumus dalam paham radikal ketika masih menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Awalnya ia mengikuti kajian, namun tanpa disadari forum tersebut justru menyisipkan ideologi radikal hingga menggiringnya ke jaringan teroris.
“Bahkan pada akhirnya, saya sampai berangkat ke Suriah. Namun tertahan di Turki dan akhirnya dideportasi,” ungkap Arif.
Ia menyebut titik baliknya terjadi ketika ditahan di Nusakambangan. Saat itu ia mendapat pembinaan sehingga menyadari kekeliruan jalan yang ditempuh. “Radikalisme adalah jalan yang salah. Saya berharap pengalaman saya bisa menjadi pelajaran bagi semua, terutama mahasiswa yang sedang mencari jati diri,” pesannya.
Baca juga: BEM FH UWP Gelar Kajian Hukum RUU KUHAP 2025
Sementara itu, Dr. Dani Teguh Wibowo menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Menurutnya, terdapat tiga pilar terbentuknya radikalisme, yakni narasi yang disalahartikan (terutama terkait jihad), jaringan sosial yang kuat, serta kebutuhan eksistensi diri.
“Jika ketiga faktor ini terjadi bersamaan, seseorang sangat rentan tersusupi pemikiran radikal hingga berujung pada terorisme,” jelas Dani.
Ia menambahkan, pencegahan radikalisme harus dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. “Negara tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah, Polri, TNI, tokoh masyarakat, penyuluh agama, hingga civitas akademika kampus,” tandasnya.
Baca juga: NARASI BUBARKAN DPR, BEGINI TANGGAPAN AKADEMISI FH UWP
Ketua pelaksana, Dimas Willy Andrianto, menyebut tema anti-radikalisme sengaja dipilih untuk melindungi mahasiswa baru dari paparan ideologi yang bertentangan dengan NKRI.(*)
“Kajian hukum adalah agenda rutin BEM FH UWP. Kali ini, kami ingin membekali mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh paham radikal,” ujar Dimas yang juga Wakil Ketua BEM FH UWP.
Editor : Ida Djumila