Sidoarjo, BeritaPlus.id - Penunjukan Kepala Dinas (Kadis) di lingkup Pemkab Sidoarjo bukan hanya soal rotasi birokrasi. Namun, kenyataan "campur tangan" bupati jadi prioritas. Seharusnya, orang nomor satu di Sidoarjo lebih melihat pada rekam jejak dan gagasan. Karena hasil akhirnya akan melekat pada citra kepala daerah itu sendiri.
Bagi pengamat, dari figur kepala dinas yang dipilih, masyarakat dapat membaca kapasitas kepemimpinan, ketegasan tata kelola, hingga kompetensi seorang bupati dalam menempatkan orang yang tepat.
Baca juga: Sidak Subandi di Sejumlah Proyek Dinilai Berlebihan serta Mencari-Cari
“Publik menilai bupati bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari siapa yang ia percaya memimpin sektor strategis. Kepala dinas adalah wajah pertama yang menunjukkan kualitas tata kelola bupati itu sendiri,” ujar Suko Widodo, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga saat dihubungi pada Jumat (2/1/2026).
Suko juga mendorong pengawasan seleksi yang lebih transparan, termasuk melibatkan lembaga eksternal seperti Ombudsman dan KPK, untuk memperkuat integritas proses dan mengantisipasi praktik kecurangan.
“Pelibatan lembaga pengawas bukan bentuk intervensi, tapi penguatan proses. Karena ketika hasilnya tidak berdampak, yang dipertanyakan publik adalah kompetensi bupati dalam memilih,” tambahnya.
Namun, menurut Suko, usulan itu kembali pada kebijakan Bupati Sidoarjo, Subandi, sebagai pemegang keputusan akhir. Sebagai contoh, evaluasi sektor kesehatan di Sidoarjo yang dipimpin Plt Kepala Dinas Kesehatan, figur yang dipilih langsung oleh Bupati Subandi mulai pertengahan tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 ini, belum menunjukkan hasil kinerja yang signifikan.
Catatan Kinerja Sektor Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan Sidoarjo dengan populasi 2,1 juta jiwa idealnya memiliki 70 Puskesmas, dengan standar 1 Puskesmas per 30 ribu penduduk.
Namun saat ini baru tersedia 31 Puskesmas, atau hanya 44 persen dari target kebutuhan ideal.
Baca juga: 47 Bangunan Reklame di Kabupaten Sidoarjo Belum Dilengkapi IMB
Bidang Kesehatan Masyarakat, Angka stunting meningkat dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen.
Selain itu, Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat tahun sebelumnya 17 kasus sekarang menjadi 26 kasus, sementara Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat tahun sebelumnya 116 kasus terjadi peningkatan menjadi 145 kasus, yang masih tinggi untuk kabupaten penyangga metropolitan.
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
Kasus TBC lebih dari 6.000, di tengah target nasional eliminasi TBC.dan prediksi kasus HIV 2025 menyentuh 1.000 kasus, yang menuntut skrining aktif, pengobatan, edukasi, dan regulasi yang lebih progresif.
Publik juga menyoroti gagalnya pembangunan RSUD Sedati, proyek strategis senilai Rp54 miliar, yang dibatalkan karena asas manfaatnya dinilai tak dirasakan masyarakat sekitar. Pertanyaan turut mengarah pada peran pengawalan perangkat daerah sejak perencanaan hingga pembatalan.
Selain itu, muncul informasi dari sejumlah penyedia bahwa mereka dipanggil oleh Plt Kadinkes sebelum proses pengadaan resmi alat kesehatan dan obat dimulai, yang memunculkan kekhawatiran soal tata kelola pengadaan.
Bagi Suko Widodo, kinerja kepala dinas dan citra bupati tidak bisa dipisahkan. Ketika sektor strategis stagnan, publik membaca ini sebagai gambaran kualitas kepemimpinan kepala daerah.
“Kalau kepala dinas tidak menunjukkan performa, publik akan menilai itu sebagai kegagalan bupati menempatkan orang. Karena kepala dinas bukan simbol administratif, tapi etalase kompetensi bupati,” tegas Suko.
Hingga berita dinaikan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum memberikan pernyataan resmi terkait evaluasi kinerja maupun isu seleksi dan pengadaan di sektor kesehatan.
Namun satu pesan yang menguat di ruang publik nasional, kepala dinas bukan hanya memimpin birokrasi, ia memproyeksikan wajah pemimpinnya, seorang bupati. Dan dari sana, kompetensi kepala daerah diuji, dilihat, dan dinilai. (dik)
Editor : Redaksi