Rapat Kerja Nasional Dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Klaim Ekonomi RI Tangguh di Tengah Gejolak Global

Reporter : Ida Djumila

Jakarta, beritaplus.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga, serta Direktur Utama BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026). Rapat ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah sekaligus memperkuat konsolidasi menghadapi tekanan global yang semakin dinamis.

Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur positif, bahkan relatif lebih kuat dibanding sejumlah negara anggota G20.

Baca juga: Hore ! Pasuruan Terima Bantuan 100 Unit Becak Listrik dari Presiden Prabowo Subianto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal IV-2025 mencapai 5,39 persen—menempatkan Indonesia di posisi kedua setelah India yang mencatat pertumbuhan 7,40 persen.

“Konsumsi domestik kita masih kuat, menyumbang sekitar 54 persen terhadap PDB. Ini menjadi penopang utama ekonomi nasional,” ujar Airlangga.

Fundamental Ekonomi: Konsumsi Kuat, Pangan Aman

Selain konsumsi, sektor ketahanan pangan juga menunjukkan performa solid. Produksi beras sepanjang 2025 mencapai 34,7 juta ton, dengan cadangan Bulog per April 2026 sebesar 4,6 juta ton.
Kondisi ini dinilai memberikan bantalan penting bagi stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Dampak Konflik Timur Tengah Mulai Terasa

Pemerintah juga menyoroti perkembangan harga komoditas global, khususnya minyak mentah, akibat konflik di Timur Tengah. Namun, terdapat sinyal penurunan harga karena adanya penundaan eskalasi militer oleh Amerika Serikat.

Harga minyak dunia tercatat:
WTI: USD 96,7 per barel
Brent: USD 95,23 per barel.

“Ini memberi ruang jeda sekitar dua minggu terhadap tekanan harga energi global,” jelas Airlangga.

APBN Menguat, Pajak Naik 14,3 Persen

Dari sisi fiskal, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif. Hingga kuartal I-2026, penerimaan pajak meningkat 14,3 persen menjadi Rp462,7 triliun.

Sementara itu, aktivitas industri juga mulai ekspansif, tercermin dari PMI Manufaktur Maret 2026 yang berada di level 50,1.

Strategi Energi: Biodiesel B50 Hemat Rp 48 Triliun

Pemerintah juga mengakselerasi kebijakan strategis, salah satunya implementasi biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp48 triliun sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi.

Disiplin Fiskal Dijaga Ketat

Baca juga: Presiden Prabowo Apresiasi Sinergi Bangsa Pulihkan Kondisi Nasional

Presiden menegaskan komitmen menjaga stabilitas fiskal dengan:
Rasio utang tetap di sekitar 40 persen (di bawah batas UU 60 persen).

Defisit anggaran dijaga di level 3 persen

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas jangka panjang.

Indikator Optimisme: IKK Tinggi dan Devisa Kuat

Indonesia juga menunjukkan resiliensi pada awal 2026:
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK): 125,2 (zona optimis)
Cadangan devisa: USD151,9 miliar (setara 6 bulan impor)
Dengan indikator tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 bisa mencapai atau bahkan melampaui 5,5 persen.

Stabilisasi Rupiah dan Kerja Sama Global

Pemerintah bersama Bank Indonesia terus melakukan langkah stabilisasi nilai tukar melalui strategi triple intervention di pasar keuangan.

Selain itu, kerja sama bilateral currency swap diperluas dengan sejumlah negara seperti:
Tiongkok
Jepang
Australia
Singapura
Malaysia
Korea Selatan

Langkah ini bertujuan memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.

Baca juga: Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Bahas Stabilitas Nasional

Harga Tiket Pesawat dan Biaya Haji Dikendalikan

Dalam sektor transportasi dan energi, pemerintah menerapkan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk avtur sebesar 11 persen selama dua bulan.

Kebijakan ini berhasil menahan kenaikan harga tiket pesawat domestik di kisaran 9–13 persen.

Menariknya, dampak kenaikan avtur tidak dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah mengalokasikan Rp1,77 triliun dari APBN untuk menutup selisih biaya bagi sekitar 220 ribu jemaah.

“Tidak ada kenaikan biaya haji, bahkan ongkos haji turun sekitar Rp2 juta,” tegas Airlangga.

Analisis: Ekonomi Stabil, Tantangan Tetap Mengintai

Meski indikator ekonomi menunjukkan tren positif, tantangan global seperti konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, dan ketidakpastian pasar keuangan tetap menjadi faktor risiko.

Namun, dengan kombinasi konsumsi domestik yang kuat, disiplin fiskal, serta strategi energi dan moneter yang adaptif, Indonesia dinilai masih memiliki fondasi kuat untuk menjaga pertumbuhan di atas 5 persen.(*)

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru