Kominfo Ponorogo Deklarasikan Ekosistem Perlindungan Anak di Ruang Digital, Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Ponorogo, beritaplus.id – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfo dan Statistik) Kabupaten Ponorogo menggelar Deklarasi Bersama Ekosistem Perlindungan Anak di Ruang Digital, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini menjadi langkah memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Kominfo dan Statistik, Jalan Ir. Juanda Nomor 198, Kelurahan Tonatan, Ponorogo, tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Alim Noor Faizin, S.IP., M.Si., serta anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ponorogo, Ritus Nur Armada, S.Psi.
Kegiatan ini diikuti berbagai unsur lintas sektoral, mulai dari perwakilan sekolah, media massa, hingga Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang mengikuti acara secara daring melalui Zoom, serta sejumlah undangan lainnya.
Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan deklarasi bersama, pemaparan materi mengenai perlindungan anak di ruang digital, serta peluncuran tagline perlindungan digital yang disiarkan secara virtual.
Dalam pemaparannya, Ritus Nur Armada menyoroti pentingnya membangun kesadaran bersama terhadap berbagai kerentanan yang dihadapi anak saat beraktivitas di ruang digital. Peran orang tua, tenaga pendidik, pemerintah, dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk mencegah anak menjadi korban penyalahgunaan teknologi.
Sementara itu, Alim Noor Faizin menjelaskan bahwa tingginya penetrasi internet di Indonesia, termasuk di Jawa Timur dan Kabupaten Ponorogo, membawa tantangan tersendiri dalam pengawasan aktivitas digital anak.
Menurutnya, kemudahan akses internet harus diimbangi dengan pengawasan, edukasi, serta pendampingan yang memadai agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
Alim juga memaparkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode Januari hingga April 2026 yang, menurut keterangannya, mencatat 426 kasus kekerasan terhadap anak. Sebanyak 165 kasus di antaranya masuk dalam klaster perlindungan khusus anak.
“Kasus-kasus tersebut meliputi penculikan, perdagangan anak, anak berhadapan dengan hukum, pornografi, kejahatan siber, kejahatan seksual, hingga kekerasan fisik dan psikis,” urainya.
Ia menegaskan, deklarasi bersama tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama instansi terkait untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak.
“Langkah ini juga sejalan dengan peluncuran program PP Tunas (Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 28 Juli 2026 lalu, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menyaring konten berbahaya, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, serta memastikan proses remediasi yang cepat dan transparan,” terangnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Alim berharap kesadaran masyarakat, khususnya orang tua dan guru, semakin meningkat dalam mendampingi anak menggunakan internet secara aman dan bijak.
Dengan penguatan edukasi, pengawasan, serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan, upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan penyalahgunaan teknologi yang merugikan anak di Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat berjalan lebih optimal.(aw)
Editor : Redaksi