Kematian Anak Down Syndrome di Surabaya: Menguji Penegakan Hukum dan Efektivitas Perlindungan Anak

OPINI HUKUM
Oleh: Supardi, S.H. — Pemerhati Hukum

SURABAYA, BERITAPLUS.ID — Tulisan ini merupakan opini hukum yang disusun untuk memberikan pandangan dan analisis normatif terhadap persoalan hukum yang muncul dari informasi mengenai kematian seorang anak penyandang Down syndrome di kawasan Rungkut, Surabaya. Tulisan ini bukan laporan hasil penyidikan, bukan pernyataan resmi aparat penegak hukum, dan bukan kesimpulan mengenai kesalahan pihak tertentu.

Peristiwa kematian anak berusia 10 tahun berinisial Z tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum Indonesia menangani dugaan kekerasan yang melibatkan anak di bawah usia 12 tahun, sekaligus menjamin perlindungan maksimal terhadap anak penyandang disabilitas.

Dari perspektif hukum, persoalan ini harus dilihat secara proporsional. Di satu sisi, anak yang belum berusia 12 tahun memperoleh perlakuan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sisi lain, kematian seorang anak tetap menuntut pengungkapan fakta secara menyeluruh, perlindungan terhadap keluarga korban, serta evaluasi terhadap sistem pencegahan kekerasan.

Analisis hukum ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa anak tertentu telah melakukan tindak pidana. Penentuan fakta, peran setiap pihak, dan dasar keputusan penanganan merupakan kewenangan instansi yang berwenang berdasarkan prosedur hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21 UU SPPA mengatur mekanisme penanganan anak yang belum berusia 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Mekanisme tersebut mengutamakan pengembalian kepada orang tua/wali atau keikutsertaan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sesuai ketentuan undang-undang.

Menurut pandangan hukum penulis, pendekatan pembinaan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai pengabaian terhadap peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Penyelidikan yang cermat tetap diperlukan untuk menjelaskan kronologi, penyebab kematian, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Namun, penerapan konsekuensi hukum harus tetap memperhatikan usia anak, ketentuan UU SPPA, hak anak, serta hasil asesmen profesional. Tidak dibenarkan menjadikan dugaan atau tekanan publik sebagai pengganti pembuktian.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi bagian penting dari kerangka perlindungan hak korban.

Dalam perspektif penulis, anak penyandang disabilitas memerlukan perlindungan yang mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, aksesibilitas, dan tingkat kerentanannya. Perlindungan tidak cukup diwujudkan melalui aturan tertulis, tetapi harus hadir dalam pengawasan lingkungan, pendidikan antikekerasan, akses pengaduan, dan penanganan setiap indikasi perundungan.

Pasal 1367 KUHPerdata dapat menjadi salah satu ketentuan yang dipertimbangkan dalam mengkaji tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang yang berada di bawah tanggungan atau pengawasan pihak lain.

Akan tetapi, tanggung jawab orang tua tidak timbul secara otomatis hanya karena anaknya diduga terlibat. Dasar tanggung jawab, kewajiban pengawasan, hubungan sebab akibat, dan persyaratan hukum lainnya harus diperiksa berdasarkan fakta serta ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan Opini
Menurut penulis, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap perlindungan anak, khususnya anak penyandang disabilitas. Negara harus memastikan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berjalan sesuai UU SPPA, sementara hak korban dan keluarganya tetap memperoleh perhatian yang layak.

Keberhasilan penanganan tidak semata-mata diukur dari bentuk pembinaan yang diberikan kepada anak yang diduga terlibat, tetapi juga dari kualitas pengungkapan fakta, pelaksanaan pengawasan, pemenuhan hak korban, dan efektivitas pencegahan kekerasan.(*) 

Editor : Redaksi