Jakarta, beritaplus.id | Di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, rencana pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita kembali memantik tanda tanya: siapa sebenarnya yang paling terdampak?
Saat ini, HET Minyakita masih berada di angka Rp15.700 per liter. Namun, pemerintah melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso memberi sinyal kuat adanya kenaikan dalam waktu dekat.
Menariknya, pemerintah menegaskan bahwa rencana ini tidak berkaitan dengan program B50, yang sebelumnya dikhawatirkan akan menekan pasokan minyak goreng akibat peningkatan kebutuhan biodiesel.
Sebaliknya, alasan yang dikemukakan adalah klasik namun krusial, kenaikan harga crude palm oil (CPO) di pasar global serta melonjaknya biaya produksi dalam negeri. Pemerintah juga berdalih bahwa sejak 2024, HET Minyakita belum pernah disesuaikan.
Di atas kertas, penyesuaian harga mungkin terdengar rasional. Namun di lapangan, kenaikan harga minyak goreng—komoditas dasar rumah tangga—bukan sekadar angka statistik.
Bagi masyarakat kelas bawah, Minyakita bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Kenaikan harga, sekecil apa pun, berpotensi memicu efek domino terhadap biaya hidup sehari-hari.
Pertanyaannya, apakah negara hanya mengikuti logika pasar?
Atau ada langkah konkret untuk memastikan rakyat tidak terus menjadi penyangga beban stabilitas industri?
Publik masih mengingat bagaimana polemik minyak goreng beberapa tahun lalu sempat memicu kelangkaan dan lonjakan harga yang tak terkendali. Kini, ketika pemerintah kembali membuka opsi kenaikan HET, kekhawatiran serupa pun muncul.
Tanpa pengawasan ketat, kenaikan HET bisa saja menjadi “pintu masuk” bagi kenaikan harga di atas batas resmi di tingkat pasar.
Pemerintah memang menyebut akan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Namun, di tengah realitas harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, publik menanti lebih dari sekadar pernyataan.
Apakah akan ada subsidi tambahan?
Apakah distribusi akan diawasi lebih ketat?
Atau lagi-lagi, rakyat diminta beradaptasi?
Kenaikan HET Minyakita bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ia adalah cermin sejauh mana negara hadir dalam menjaga dapur rakyat tetap menyala.(*)
Editor : Redaksi