Pamekasan, Beritaplus.id – Sejumlah massa yang mengatasnamakan Aktivis Jagad Bersatu (AJB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wakil Bupati Pamekasan, Rabu (17/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan.
Dalam aksinya, para demonstran menyampaikan delapan tuntutan yang berkaitan dengan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan tata kelola Program MBG.
Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait penanganan dapur MBG Pangorayan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Selain itu, massa juga mendesak dilakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dapur MBG di Kabupaten Pamekasan yang diduga belum memenuhi persyaratan administrasi.
Mereka meminta keterbukaan mengenai kesesuaian bangunan dapur dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk transparansi penggunaan dana sewa bangunan yang memanfaatkan rumah tinggal, gudang, Balai Latihan Kerja (BLK), maupun bangunan lainnya.
AJB juga meminta penjelasan mengenai proses verifikasi serta penerbitan izin operasional dapur MBG. Mereka mendesak adanya investigasi terhadap dugaan praktik jual beli titik lokasi dapur MBG melalui yayasan atau pihak tertentu, sekaligus memperkuat pengawasan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tak hanya itu, massa aksi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Kehormatan DPRD memeriksa anggota DPRD, Bupati beserta staf khusus yang diduga memiliki keterkaitan dengan kepemilikan dapur MBG.
Mereka juga meminta Satgas dan Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Pamekasan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG guna menjamin kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
Koordinator aksi, Syamsul Gerrad, menegaskan bahwa Program MBG sejatinya merupakan program yang sangat baik bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan gizi generasi muda. Namun, menurutnya, masih banyak persoalan yang harus segera dibenahi.
"Program ini sangat baik, namun masih banyak praktik yang memprihatinkan, mulai dari ketidaksesuaian menu, pelaksanaan SOP hingga dugaan jual beli titik lokasi dapur," ujarnya.
Ia juga menilai kinerja Satgas MBG Kabupaten Pamekasan yang dipimpin Wakil Bupati belum menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mengawal program tersebut.
"Kami mendesak adanya evaluasi terhadap kinerja Satgas MBG Kabupaten Pamekasan atas dugaan pembiaran, tebang pilih dalam pengawasan, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan dapur bermasalah tetap beroperasi," tegasnya.
Menurut Syamsul, Program MBG tidak boleh dijadikan sebagai ladang bisnis ataupun kepentingan pribadi. Ia menilai seluruh anggaran yang dialokasikan harus dikelola secara transparan, profesional, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen mengawal persoalan tersebut, AJB menyatakan akan terus melakukan langkah lanjutan, baik melalui pelaporan resmi maupun penyampaian aspirasi kepada Koordinator Wilayah MBG Jawa Timur.
"Gerakan kami berikutnya akan kami lanjutkan di tingkat Provinsi Jawa Timur hingga seluruh dapur MBG yang bermasalah dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," pungkasnya.
Dalam aksi tersebut, massa tidak dapat bertemu langsung dengan Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan. Aspirasi mereka akhirnya diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang mewakili pemerintah daerah.(fen)
Editor : Redaksi