x beritaplus.id skyscraper
x beritaplus.id skyscraper

Bea Cukai Purwokerto Musnahkan Barang Ilegal Bernilai Miliaran Rupiah di Banjarnegara

Avatar
beritaplus.id
Sabtu, 17 Agu 2024 08:12 WIB
Peristiwa

Sinergi Bea Cukai Purwokerto dan Pemkab Banjarnegara musnahkan barang yang menjadi milik negara (BMMN) bernilai miliaran rupiah hasil penindakan periode Mei 2023-Juni 2024. Pemusnahan digelar di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, pada Senin, 05 Agustus 2024.

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Purwokerto, Agung Saptono, ada beragam barang kena cukai (BKC) yang dimusnahkan, antara lain 2.280.707 batang rokok ilegal berbagai merek dan jenis, 200 gram tembakau iris (TIS), serta 13.500 ml minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Dari seluruhnya diperkiraan nilai barangnya sebesar Rp3.134.953.895,00 dan potensi kerugian negara berupa cukai, pajak rokok dan PPN sebesar Rp2.173.381.451,00.

“Seluruhnya merupakan hasil penindakan bersama instansi terkait di wilayah pengawasan kami, yakni Pemkab Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas dengan memaksimalkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT),” imbuhnya.

Menurut Agung, pemusnahan ini menjadi wujud transparansi dan sinergi penindakan antarinstansi di bidang cukai. Pihaknya pun berkomitmen untuk memberantas peredaran barang-barang ilegal, dan mengemban amanah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat dari masuk dan beredarnya barang larangan/pembatasan seperti narkotika, psikotropika dan barang kena cukai ilegal. (*)

Editor : Ida Djumila

Artikel Terbaru
Sabtu, 12 Jul 2025 19:08 WIB | Investigasi
Jombang – beritaplus.id | Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, yang bersumber dari Bantuan Keuangan ...
Sabtu, 12 Jul 2025 14:59 WIB | Peristiwa
Pasuruan - beritaplus.id | Meskipun sempat diprotes warga. Akhirnya proyek pematangan lahan milik PT ALP Petro Industry di Desa Winong, Kecamatan Gempol ...
Jumat, 11 Jul 2025 14:01 WIB | Politik dan Pemerintahan
Jogjakarta - beritaplus.id | Mantan Dirut Perum Perhutani 2005–2008, Dr. Transtoto Handadhari, menyoroti kebijakan pemerintah terkait Kawasan Hutan dengan P ...