Madiun - beritaplus.id | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan bersama Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Forum Komunikasi (Forkom) Lembaga Masyarakat Desa Hutan melaksanakan kegiatan rembuk alas yang digelar di balai Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. (7/7/2022)
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Administratur KPH Saradan Rumhayati, Kepala Seksi (Kasi) Tata Kelola dan Usaha Kehutanan (TKUK) Endah Setyawati, Kasi Penaatan dan Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Madiun Baskara, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Gemarang, Ketua Forkom LMDH Purnomo, segenap ketua LMDH dan Kepala Desa wilayah Saradan selatan, Asisten Perhutani (Asper) BKPH dan Kepala Resort wilayah Saradan selatan dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dari LeSeHan (Lembaga Ekosistem Hutan ) Madiun.
Suasana khikmah dan serius peserta rembuk bareng di Aula balai desa gumarang
Seperti disampaikan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) mas Jumanto mengatakan,
"Salah satu komitmen pemerintah kabupaten Madiun dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan (MDH) adalah 20% anggaran dana desa dapat dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, sehingga MDH bisa merapat ke desa untuk ikut bekerjasama,” ujar Jumanto.
Dalam sambutannya Administratur KPH Saradan Rumhayati mengatakan,
”Untuk yang kedua kalinya kita melaksanakan kegiatan rembug alas, sebelumnya tiga bulan lalu kita gelar di desa Durenan Kecamatan Gemarang. Rembug Alas ini telah kita sepakati sebagai wadah untuk berkumpul dan bertemu antara jajaran Perhutani, LMDH juga stakeholder untuk membahas tentang kegiatan kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan yang di wilayah pangkuan KPH Saradan dalam upaya meningkatkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat ,” kata Rumhayati menjelaskan.
”Semoga kegiatan ini bisa membangun sinergitas antara Perhutani, LMDH, CDK, DLH, Dinas Koperasi, Forkopimcam, pemerintahan desa juga stakeholder yang lain untuk bersama-sama bahu-membahu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemperdayakan masyarakat sekitar hutan,” tambah Rumhayati.
Di tempat yang sama Baskara menyampaikan.
"Di awal tahun 2.000 ada program PHBM yang diprakarsai oleh Prof. Hasanu Simon berharap kertelibatan masyarakat desa hutan (MDH) akan dapat membangun hutan dengan memperhatikan 3 hal yaitu adanya sinergitas, komunikasi dan harmonisasi antar stakeholder. Kalau ketiga hal tersebut dapat dilakukan maka akan mudah untuk dapat mengimplementasikannya ” kata Baskara.
Sementara Ketua Forkom LMDH Purnomo menyampaikan,
”LMDH merupakan wadah masyarakat untuk bisa bermitra dan bekerjasama dengan Perhutani yang mempunyai tugas untuk ikut melestarikan hutan juga untuk mensejahterakan anggotanya. Untuk itu diperlukan sinergi dan kerjasama dengan Perhutani, pemerintahan desa juga stakeholder yang lain agar LMDH bisa mengakses semua program baik dari Perhutani, pemerintah desa, CDK, DLH maupun program dari kementerian,” ujar Purnomo menegaskan. (Dzul)
Editor : Redaksi