Surabaya, beritaplus.id – Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat Jawa Timur (Gempar Jatim), Zahdi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersikap bijak dalam menanggapi isu aksi unjuk rasa yang menuntut turunnya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Menurut Zahdi, pihaknya menilai memang ada sejumlah kebijakan yang perlu dibenahi oleh pemerintah provinsi. Namun, ia menegaskan bahwa menolak kebijakan tanpa memberikan solusi bukanlah sikap yang tepat.
Baca juga: Gempar Jatim Laporkan Dugaan Rekayasa Tender di Dinas Koperasi dan UKM ke Inspektorat
“Banyak hal yang memang perlu dibenahi oleh Gubernur Jawa Timur terkait kebijakan, akan tetapi menolak kebijakan tanpa ada solusi itu juga tidak baik,” kata Zahdi dalam keterangannya, Sabtu (23/8/2025).
Ia menambahkan, kritik terhadap pemerintah sebaiknya diarahkan untuk membangun, bukan sekadar memperkeruh suasana. “Kritik boleh keras, tapi harus diiringi dengan tawaran solusi yang nyata, sehingga pemerintah punya acuan untuk memperbaiki keadaan,” ujarnya.
Baca juga: GEMPAR akan Gelar Aksi Demo di Dinas Koperasi & UMKM Jatim
Sebagai contoh nyata langkah yang ditempuh Gempar Jatim, Zahdi mengungkap pihaknya telah melayangkan pengaduan resmi kepada Inspektorat Jawa Timur terkait dugaan rekayasa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Laporan tersebut dilayangkan pada Selasa, 19 Agustus 2025, melalui surat bernomor 068/SA/GEMPAR-JATIM/VIII/2025.
“Ini bukti bahwa kami memilih jalur hukum. Kita lawan terhadap kebijakan yang tidak sesuai aturan, akan tetapi tidak menjatuhkan gubernur,” tegasnya.
Baca juga: Koalisi Tiga Ormas Siap Kepung Dinas Koperasi Jatim, Soroti Dugaan Tender Bermasalah
Lebih lanjut, Zahdi menekankan bahwa Gempar Jatim berkomitmen menjadi wadah aspirasi sekaligus pengawal kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan di Jawa Timur.
“Kalau suasana gaduh, yang rugi masyarakat sendiri. Investasi bisa terganggu, pembangunan bisa tertunda, dan rakyat kecil yang paling dirugikan. Maka dari itu, mari kita kawal kebijakan secara kritis tapi tetap solutif,” pungkasnya.(*)
Editor : Redaksi