PLMDH Jawa Timur Siap Dukung Program Perhutanan Sosial Pemerintah

Mojokerto - beritplus.id | Tanggal 15-16 Januari 2022, hari Sabtu dan minggu PLMDH Jawa Timur mengadakan rapat Konsolidasi berrema “Mencermati Regulasi Terkini untuk Memahami dan Mempertegas Peran dan Langkah LMDH dalam Pengelolaan Hutan Jawa Timur melalui KHDPK maupun KKPP”.

Acara yang berlangsung di Pondok Desa Wisata Padusan Pacet ini memiliki sasaran untuk mempersiapkan para mitra Perhutani untuk menghadapi regulasi baru dan bagaimana tetap membela kepentingan para petani hutan demikian kata Ketum PLMDH Moh Nur Rokhim S.sos

SAVE_20220116_205505

“Kami mendapat info dari Dirut Perhutani bahwa akan ada Permen 09 tahun 2021 yang nantinya membagi hutan jawa menjadi dua bagian skema yaitu KHDPK maupun KKPP, jadi kami mengumpulkan rekan – rekan DPP dan DPD PLMDH Jawa Timur untuk memberikan pemahaman awal tentang PerMen tersebut dan menguatkan bahwa kita tetap pro petani  dan mendukung Kebijakan Pemerintah," Ujar M. Nur Rochim sebagai Ketua PLMDH sekaligus Ketua panitia rapat darurat ketika ditemui oleh Wartawan Beritaplus.id di sela – sela pembukaan rapat PLMDH.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran divisi regional Jawa Timur perum Perhutani dan KLHK sebagai permateri terkait kebijakan yang akan diterapkan dan langkah-langkah yang harus diambil para petani hutan seandainya kebijakan KHDPK dan KKPP diterapkan.

Seperti yang telah disebutkan  diatas, Perum Perhutani sedang menggodok regulasi baru melalui PerMen 09 tahun 2021, pelaksanaannya masih menunggu ketok palu dari pusat. Hal ini yang ingin disampaikan oleh DPP PLMDH Jawa timur,

Ditempat yang sama Ir. Kristomo selaku penasehat PLMDH saat sambutanya mengatakan :

" Jika memang regulasi ini berjalan dan menggantikan skema IPHPS dan Kulin KK yang telah berjalan selama ini diharapkan para petani dapat bersiap dan mengerti tentang regulasi baru.“

Padaintinya, PLMDH tetap berusaha agar petani hutan tidak sampai terugikan dan mendukung Perum Perhutani khususnya dan  Program Pemerintah yang secara peraturan merupakan pemegang hak pengelolaan hutan khususnya di pulau Jawa, agar tercapai kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat”. Ujar Ir. Kristomo sebagai pembina DPP PLMDH Jawa Timur ketika diminta untuk memberikan kalimat sambutan.

“Semoga dengan peran serta PLMDH dan sinergitas dengan perum Perrhutani kita dapat mencapai cita- cita bersama, hutan lestari, rakyat sejahtera.” Tutup beliau.(dzul)

Editor : Redaksi