Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN Bersama Komisi II DPR RI
Kementerian ATR/BPN bersama mitra kerja Komisi II DPR-RI kembali melaksanakan Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN di tahun 2024.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional bersama Komisi II DPR RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Strategis Nasional di hotel Amaris Ponorogo Selasa (11/6 /2024).
Sosialisasi ini dalam rangka upaya mensukseskan Program Strategis Nasional yang dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat
Ponorogo.
Salah satu program yang terus digemakan manfaatnya ke masyarakat adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Selain mensosialisasikan program kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat.
Kegiatan sosialisasi selama satu hari diikuti sebanyak 100 peserta dari unsur masyarakat di kabupaten Ponorogo.
Hadir sebagai nara sumber anggota Komisi II DPR-RI Drs. Supriyanto, Agus Riyadi Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dan Aris Rubiyanto, SH, MH kepala seksi pengadaan dan pengembangan kantor ATR/BPN Ponorogo sebagai moderator.
Supriyanto menyampaikan paparannya terkait tupoksi Komisi II dan kemitraannya dengan Kementerian ATR/BPN. “Bahwa ada peningkatan prestasi Kementerian ATR/BPN cukup memadai dan cukup memuaskan masyarakat secara umum. Jalannya setiap program kementerian ini bisa berjalan ketika situasi politik nasional terkondisi dengan baik,”terangnya.
Supriyanto menambahkan di sosialisasi ini bisa diskusi terkait dengan permasalahan pertanahan baik secara administrasi secara langsung.
Sementara Agus Riyadi memaparkan sosialisasi program pertanahan strategi nasional dalam aspek implementasi atau pelaksanaan di lapangan.
Agus menegaskan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 baru 3,1 persen dan setelah PTSL tahun 2024 sudah naik. Kemudian muncul sertifikat yang mampu meningkatkan ekonomi baik mikro sampai kebijakan makro di pemerintah daerah.
“Kepastian hukum atas aset tanah masyarakat menjadi pondasi dasar di lini masyarakat dimana salah satunya melalui program PTSL program strategi nasional yang dijalankan selama 10 tahun. Efek yang telah dirasakan sedikit banyak telah berperan dalam pertumbuhan ekonomi di kabupaten Ponorogo,”ungkapnya.
Agus menyampaikan masih ada 20 persen tanah di Ponorogo yang belum bersertifikat. “Kami titip kepada pak Supriyanto untuk mengambil kebijakan di ranah nasional untuk tetap memprioritaskan kegiatan ini,”tandasnya.
Hak kepemilikan tanah itu demikian penting. Kalau fakta hukum seperti surat berharga (sertifikat tanah ) sudah dimiliki maka setiap orang yang ingin menginvestasikan sesuatu itu merasa aman karena surat berharga tersebut bernilai ekonomi dan bisa diagunkan.
"Pada prinsipnya kalau ada persoalan tanah selama datanya ada tentu kita bisa mengelola dengan baik. Agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang merasa mendominasi kebenaran," tuturnya.
Masih menurut Agus, kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memperkuat tata kelola pertanahan serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Ponorogo.
“Kolaborasi tersebut tujuan akhirnya bisa menghasilkan Ponorogo menjadi Kota Lengkap,”tandasnya.
Agus menegaskan, ketika Ponorogo menjadi Kota Lengkap semua bidang tanah di wilayah Ponorogo sudah dapat terpetakan sehingga masyarakat tidak akan membayar PNBP lagi untuk pengukuran karena sudah dibayarkan oleh Negara.
Di tempat yang sama Sugeng Satriawan mewakili Kakan wilayah ATR/BPN Jawa Timur juga staf ahli menteri menyampaikan berkaitan sosialisasi program kementerian ATR/BPN, bahwa PTSL satu satunya program strategis tahun 2024- 2025 merupakan tahun akhir penyelesaian tahap pertama PTSL.
“Dari target sejumlah 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia sampai saat ini sudah terdaftar 116 juta bidang tanah sehingga sisanya akan diselesaikan dalam tahun 2024 2025 ini,”ucapnya..
Pun dalam pelayanan kepada masyarakat Kementerian ATR/BPN sudah melakukan transformasi digital secara elektronis.
‘Untuk menuju arah sana ada beberapa syarat yang sudah dilaksanakan beberapa kantor pertanahan beberapa kota. Salah satunya kota sudah berstatus lengkap sudah terukur terpetakan semua bidang tanahnya dan sudah terdaftar sudah memiliki data base 80 % sudah harus ber sertifikat,”sebutnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini anggota Komisi II DPR-RI DR. Supriyanto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo Arinaldi, S.SiT, SH, MM, Agus Riyadi Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dan Aris Rubiyanto, SH, MH kepala seksi pengadaan dan pengembangan kantor ATR/BPN Ponorogo. (aw)
Editor : Ida Djumila