x beritaplus.id skyscraper
x beritaplus.id skyscraper

Viral ! Brosur APK Paslon MUDAH Disusupi Paslon lain. PUSAKA Nilai KPU Public Responsibility Rendah

Avatar
beritaplus.id
Jumat, 08 Nov 2024 14:00 WIB
Peristiwa

Pasuruan - beritaplus.id | Viralnya video brosur Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon 01 tercampur Palon 02 di media sosial (Medsos) dibanjiri kritikan dari kalangan NGO. Mereka menuding KPU Kabupaten Pasuruan tak profesional dan menduga ada titipan dari salah satu Paslon.

Lujeng Sudarto, Direktur Pusat Studi dan Avokasi Kebijakan Publik menilai KPU Kabupaten Pasuruan public responsibility sangat rendah. Untuk itu, ia meminta Bawaslu dan DKPP turun melakukan pendalami terkait viralnya video tersebut.

"Bawaslu harus menguji temuan itu dengan melakukan pendalaman. Kalau ditemukan indikasi unsur kesengajaan. Maka Bawaslu wajib ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya," tegas Lujeng, Jumat (8/11/2024).

Ia mendesak, KPU segera melakukan pres rilis dengan mengundang pihak ke tiga serta dua Paslon untuk menjelaskan ke publik terkait viralnya brosur APK yang diduga ada unsur kesengajaan. "Jangan sampai kerusukan Pilkada di Tuban terjadi di Kabupaten Pasuruan," pesan Lujeng.

Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan Sherla Rusdianto membenarkan hal tersebut. Namun dirinya tidak mengetahui cetak dimana brosur APK itu.

"Memang pihak ketiga yang mengerjakan, cuman masih belum tau pihak ketiga yang mana. Cuman lokasinya ada di Surabaya. Penyedia akan buat surat pernyataan terkait hal ini," pungkasnya. (dik)

Editor : Redaksi

Artikel Terbaru
Selasa, 10 Des 2024 07:27 WIB | Peristiwa
Ponorogo, beritaplus.id | Untuk menggali potensi siswa-siswi kelas X,XI, dan XII SMAN 1 Babadan yang dikomandoi Plt. Dasar Darminto, S.Pd, M.Pd menggelar class ...
Senin, 09 Des 2024 18:10 WIB | Peristiwa
Pasuruan, beritaplus.id | Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi Pusat Kegiatan Belajar ...
Senin, 09 Des 2024 17:14 WIB | Peristiwa
Pasuruan, beritaplus.id | Dinilai tempus delicti tidak jelas, gugatan yang dilayangkan LPM-PJK (Lembaga Pergerakan Masyarakat Peduli Jasa Kontruksi) ke Pemkab ...