x beritaplus.id skyscraper
x beritaplus.id skyscraper

Satpol PP Siapkan Aturan 'Jerat' Pemilik Pengepul Rongsokan di Gunung Gangsir

Avatar Didik Nurhadi

Politik dan Pemerintahan

Pasuruan, beritaplus.id | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasuruan mencari aturan untuk 'menjerat' Nurhadi, pemilik usaha pengepul rongsokan terletak di Dusun Wagir, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji. Sebelumnya, warga dusun menuding tempat usaha tersebut jadi biang kerok pencemaran udara yang mengakibatkan bau busuk menyengat hidung.

"Kita masih kaji aturan untuk menjerat si pemilik usaha pengepul rongsokan itu," tegas Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda pada beritaplus.id, Selasa (3/12/2024).

Petugas penegak perda (Satpol PP) mengakui kesulitan melakukan penindakan terhadap tempat usaha itu, karena Online Single Submission (OSS) tentang sistem perizinan usaha secara eletronik telah dicabut. Artinya, melayangkan panggilan ke pemilik usaha harus ada payung hukumnya. "Semisal pemilik usaha melanggar perda tentunya akan kita tindak dengan perda. Kalau si pemilik usaha melanggar peraturan pemerintah (PP) kita tidak menindaknya," jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan tempat usaha pengepul rongsokan itu menimbulkan bau menyengat. Dan sudah dilaporkan oleh warga setempat. Kabar terkini, lanjut Kasatpol PP, pemilik tempat usaha telah dipanggil oleh DLH Kabupaten Pasuruan. "Sudah di panggil DLH tapi tidak hadir. Terkait rekom kita akan pelajari untuk penindakan perdanya," tegasnya.

Sementara, Roy salah seorang tokoh masyarakat Pandaan menilai pencemaran lingkungan itu terjadi akibat dampak dari kegiatan usaha milik Nurhadi. Apabila tempat usaha itu dikelola dengan benar tidak akan terjadi pencemaran. Sebelum mendirikan sebuah tempat usaha, pemilik harus memiliki perizinan baik itu izin usaha, bangunan, lingkungan dan lainnya.

"Tidak asal membuat tempat usaha. Tapi lingkungan sekitar tidak diperhatikan. Apalagi sampai cemari lingkungan tentu ada sanksinya," ujar dia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Permen) Lingkungan Hidup No 22 Tahun 2017 pasal 7 ayat 4. Instansi lingkungan hidup ditingkat daerah kab/kota berkewenangan mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kewenangan dalam hal izin dibidang lingkungan hidup diterbitkan oleh bupati/walikota.

Selama dua tahun, warga Dusun Wagir, Desa Gunung Gangsir, mengeluhkan bau menyengat berasal dari tempat pengepul rongsokan milik Nurhadi. Beberapa kali si pemilik tempat usaha dipanggil dipanggil oleh dinas terkait tak pernah hadir. Warga berharap, instansi terkait segera melakukan eksekusi menutup atau segel tempat usaha itu. (dik)

Editor : Ida Djumila

Artikel Terbaru
Minggu, 28 Des 2025 12:45 WIB | Politik dan Pemerintahan

Pameran “Waspada! Kilas Balik Tujuh” Jadi Penanda Konsistensi Komunitas Perupa Sampang Berkarya

SAMPANG, beritaplus.id – Sebanyak 17 seniman asli Kabupaten Sampang menampilkan karya seni rupa dalam pameran bertajuk “Waspada! Kilas Balik Tujuh”. Kegiatan ya ...
Minggu, 28 Des 2025 09:16 WIB | Desa Wisata dan Religi

SMPN 4 Ngrayun Raih Juara, Angkat Tema Situs Rambut Dalem dalam Lomba Literasi

Ponorogo - beritaplus.id | Reva Amel Aurellia, siswi SMP Negeri 4 Ngrayun, berhasil meraih Juara 2 dalam Lomba Literasi Wisata dan Budaya Ponorogo Rayon B. ...
Minggu, 28 Des 2025 07:26 WIB | Desa Wisata dan Religi

Baosan Kidul Terima Penghargaan dari Keraton Surakarta Hadiningrat atas Pelestarian Reog Sardulo Rambut Dalem

Ponorogo - beritaplus.ud | Desa Baosan Kidul, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, menerima penghargaan dari Keraton Surakarta Hadiningrat atas jasa mereka ...
Sabtu, 27 Des 2025 15:11 WIB | Peristiwa

Pendaki LSM FPSR Kampanyekan Lingkungan dari Puncak Gunung Puthuk Siwur

Pendaki LSM FPSR Kampanyekan Lingkungan dari Puncak Gunung Puthuk Siwur ...
Jumat, 26 Des 2025 13:59 WIB | Peristiwa

Warga Pandaan Mengkritik Mobdin Plat Merah Ditinggal Sembarangan 

Pasuruan, beritaplus.id | Sebuah mobil dinas (Mobdin) berplat merah nopol N-1171-TP warnah hitam jenis Avanza parkir selama tiga hari di halaman belakang ...
Jumat, 26 Des 2025 12:54 WIB | Peristiwa

Inilah Besaran UMK Kabupaten Jombang Tahun 2026

Jombang – beritaplus.id | Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2026 y ...