Surabaya, beritaplus.id | Dalam rangka peningkatan kualitas praktisi di bidang hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (FH UWP) bersama Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kab. Gresik (DPC PERADI Gresik) menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan Ke-IV Tahun 2025.
PKPA tersebut berlangsung sejak Sabtu 29 November 2025 hingga Sabtu, 13 Desember 2025. PKPA tersebut dilaksanakan secara hybrid baik melalui Zoom Meeting serta di Laboratorium Hukum Taufiqurrahman, Gedung E, UWP Kampus Benowo Surabaya. Narasumber yang mengisi rangkaian PKPA tersebut berasal dari para akademisi seperti dosen maupun praktisi hukum seperti advokat di wilayah Indonesia. Adapun moderator sepanjang sesi PKPA adalah Fikri Hadi, S.H., M.H., yang merupakan Dosen Hukum Tata Negara FH UWP.
Baca juga: FH UWP Beri Pelatihan Praktik Peradilan Semu Ke Siswa SMA
Di antara pemateri yang diundang dalam PKPA tersebut adalah Prof. Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., CLA., yang merupakan Ketua Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Sertifikasi & Kerjasama Universitas DPN PERADI sekaligus Kuasa Hukum Pasangan Prabowo – Gibran dalam Pilpres 2024 dan Kuasa Hukum Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Prof. Firmanto mendapatkan kesempatan mengisi 2 materi, yakni Kode Etik Profesi Advokat serta Teknik Wawancara dengan klien. Ia menyampaikan sejumlah pesan-pesan terhadap peserta PKPA di antaranya terkait etika profesi yang mengedepankan integritas dan profesionalitas sehingga sejalan dengan prinsip advokat sebagai profesi yang terhormat (officium nobile).
Ketua DPC Peradi Gresik, Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H., menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya PKPA yang diselenggarakan secara regional untuk pertama kalinya.
“PKPA Regional ini tidak hanya melibatkan DPC Peradi Gresik melainkan beberapa DPC Peradi di wilayah Jawa Timur yang belum bisa menyelenggarakan PKPA sendiri. Pelaksanaan PKPA Regional ini dapat menjadi Pilot Project dalam pelaksanaan PKPA yang akan datang.” Ujarnya.
Baca juga: BEM FH UWP Gelar Kajian Polemik Penobatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan PKPA Regional ini mendapatkan apresiasi dari pimpinan PERADI Nasional, termasuk dari Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.C.L., M.M., yang merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sekaligus Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.
Ketua Panitia PKPA, Muhamad Chaidar, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pelaksanaan PKPA secara hybrid pada tahun ini dalam rangka memanfaatkan fasilitas laboratorium hukum e-court untuk menunjang model pembelajaran ini.
"Kita melihat dinamika persidangan saat ini yang berbasis elektronik. Oleh sebab itu, kami mencoba memanfaatkan fasilitas yang ada di FH UWP pada PKPA Tahun ini".
Baca juga: Universitas Wijaya Putra Dampingi UMKM di Desa Setro untuk Tingkatkan Produksi dan Pemasaran
Sementara itu, Dekan FH UWP, Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H., menyampaikan bahwa program PKPA ini merupakan bagian penting dari visi besar FH UWP yang mengusung moto “school of litigator.” Menurutnya, program ini melengkapi pendidikan hukum di FH UWP, yang juga mendukung konsep Legalpreneur sesuai dengan visi universitas sebagai Sociopreneur University.
"Kami mendorong agar lulusan hukum di FH UWP dapat menjadi seorang wirausahawan yang menjalankan bisnis dengan tujuan utama menciptakan dampak sosial positif bagi masyarakat. Salah satunya melalui profesi advokat yang gerbang awalnya adalah PKPA", tandas Andy. (*)
Editor : Ida Djumila