Ngawi - beritaplus.id | Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Indonesia (PLMDHI) di Perhutani Forestry Institute, Jalan Rimba Mulya No. 11, Kartoharjo, Kota Madiun, Sabtu (6/6/2026), mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Kegiatan yang juga mencakup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tersebut dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara kelestarian hutan dan ketahanan pangan nasional.
Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Karya Pembangunan Paron Ngawi, Heri Sujiyanto, S.H., M.M., menilai Rakernas PLMDHI membahas berbagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan lingkungan, mitigasi bencana, serta kesejahteraan masyarakat desa hutan.
Menurutnya, keberadaan Rapimnas sebagai bagian dari Rakernas menunjukkan adanya upaya penyatuan visi kepemimpinan sekaligus penyusunan arah kebijakan organisasi dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan hutan ke depan.
"Perhatian kami arahkan ke kegiatan ini karena Rakernas PLMDHI membahas hal yang sangat mendasar bagi kehidupan berbangsa, yaitu bagaimana menjaga hutan tetap lestari sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dua tujuan ini tidak bisa dipisahkan dan harus berjalan beriringan," ujarnya.
Heri menambahkan, PLMDHI memiliki posisi strategis karena anggotanya merupakan masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kawasan hutan. Karena itu, berbagai gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas dinilai berpotensi memberikan dampak nyata bagi lingkungan maupun kehidupan masyarakat desa hutan.
Ia juga menegaskan bahwa agenda ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan tidak boleh dipertentangkan. Menurutnya, keduanya merupakan bagian dari tujuan pembangunan yang saling mendukung.
"Upaya mewujudkan kedaulatan pangan hendaknya tetap selaras dengan prinsip menjaga fungsi ekologis hutan. Keduanya sama pentingnya dan menjadi prioritas bangsa agar pembangunan berjalan berkelanjutan," katanya.
Dengan mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas, Heri berharap hasil-hasil yang dirumuskan dalam forum tersebut dapat diwujudkan dalam program nyata. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat desa hutan, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan hutan lestari sekaligus masyarakat yang sejahtera.(Murti)
Editor : Redaksi