Jombang, beritaplus.id – Kondisi jalan rabat beton di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, yang disebut baru selesai dikerjakan namun telah mengalami keretakan di sejumlah titik, mendapat perhatian dari Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK).
Sekretaris Jenderal KORAK, Syueb, meminta pihak terkait tidak menganggap persoalan tersebut sebagai hal biasa. Menurutnya, kondisi fisik pekerjaan perlu segera diperiksa untuk memastikan apakah pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknis.
Baca juga: Volume Pekerjaan Tak Tercantum di Papan Proyek Revitalisasi, KORAK Soroti Transparansi
“Kalau benar jalan tersebut baru selesai tetapi sudah mengalami keretakan, tentu harus dilihat penyebabnya. Jangan langsung menyimpulkan, tetapi perlu dilakukan pemeriksaan secara teknis,” ujar Syueb, Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, pemeriksaan perlu mencakup kualitas material, ketebalan dan mutu beton, kondisi dasar jalan, metode pengecoran, proses pemadatan, hingga perawatan beton setelah pengecoran.
Syueb menegaskan, penggunaan beton ready mix sekalipun tidak otomatis menjamin hasil pekerjaan bebas dari kerusakan apabila proses pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Yang harus diperiksa bukan hanya materialnya, tetapi seluruh rangkaian pekerjaan. Mulai dari persiapan dasar, pengecoran, pemadatan, sampai perawatan setelah beton dituangkan,” jelasnya.
Baca juga: Baru Rampung, Jalan Rabat Beton Desa Tambar Sudah Retak di Sejumlah Titik
Selain kualitas pekerjaan, Syueb juga menyoroti aspek transparansi. Berdasarkan penelusuran awal, informasi mengenai proyek tersebut disebut belum terlihat secara jelas di lokasi, termasuk mengenai sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana dan pihak yang melakukan pengawasan.
“Ini menggunakan anggaran publik. Masyarakat berhak mengetahui proyek itu berasal dari anggaran apa, berapa nilainya, siapa pelaksananya dan siapa yang mengawasi,” tegasnya.
Ia meminta Pemerintah Desa Tambar maupun pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jalan.
Baca juga: PJ Ketua BUMDes Wonosari Akui Menjabat Tanpa SK, Tolak Berikan Data ke Wartawan, Tuai Sorotan
Syueb juga mendorong agar apabila ditemukan ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang ditetapkan, dilakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan dan dipastikan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun keuangan negara/desa.
“Kami tidak ingin membangun kesimpulan hanya berdasarkan kondisi retak yang terlihat. Tetapi justru karena ada temuan seperti ini, pemerintah harus hadir memberikan penjelasan dan memastikan kualitas pekerjaan melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, Beritaplus.id masih berupaya meminta konfirmasi kepada Pemerintah Desa Tambar, Kepala Desa, Ketua TPK, serta pihak pelaksana terkait penyebab keretakan, sumber anggaran, nilai proyek, spesifikasi pekerjaan dan mekanisme pengawasannya.(ajr)
Editor : Redaksi