BEM FH UWP GELAR KAJIAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN HUKUM DANANTARA

Surabaya, beritaplus.id | Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (BEM FH UWP) menyelenggarakan Kajian Hukum "Kedudukan Hukum Danantara Terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara" pada Jum'at, 13 Juni 2025 di Gedung E2 UWP Kampus Benowo.

Narasumber pada Kajian Hukum tersebut ialah Dr. Rihantoro Bayuaji, S.H., M.H., yang merupakan Advokat sekaligus Dosen FH UWP serta dimoderatori oleh M. Aditya Pramana Putra dari BEM FH UWP.

Pada pemaparannya, Narasumber menyampaikan bahwa lahirnya Danantara membawa perspektif baru bagi Hukum Perusahaan.

"Umumnya kita mengenal holding dan sub-holding. Sedangkan Danantara ini merupakan Super Holding seperti Temasek di Singapura."

Ia mengkaji Danantara dari sudut pandang hukum. Salah satu landasan hukumnya yang bukan merupakan undang-undang khusus terkait Danantara melainkan di dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sementara Danantara sendiri merupakan suatu badan.

"Kedepan seyogyanya Danantara diatur dalam undang-undang tersendiri yang mengatur khusus tentang Danantara, bukan di dalam UU BUMN." Tandasnya.

Ketua Pelaksana Kajian Hukum, Imam Alamuddin, menyampaikan bahwa kegiatan Kajian Hukum merupakan agenda rutin bulanan yang diselenggarakan oleh BEM FH UWP.

"Kajian Hukum yang diselenggarakan BEM FH UWP sejak Januari lalu, mengangkat isu hukum yang sedang hangat di tengah masyarakat.", Ujar Imam.

Sementara itu, Dekan FH UWP, Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H., mengapresiasi kontinuitas Kajian Hukum tersebut.

"Ini menunjukkan bahwa mahasiswa FH UWP telah menjiwai visi UWP sebagai Sociopreneur University. Mahasiswa memiliki kepekaan atas isu sosial", Kata Andy.

Ia menambahkan bahwa Forum Kajian Hukum tersebut sejalan dengan konsep FH UWP sebagai School of Litigator serta visi FH UWP yakni Legalpreneur yang berbasis riset.(*) 

Editor : Ida Djumila