Wali Kota Surabaya Dinilai Diskriminatif, Aliansi Madura Indonesia Soroti Tunggakan Pajak Pengembang
Surabaya, beritaplus.id — Aliansi Madura Indonesia (AMI) menilai langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke toko-toko modern bersifat diskriminatif. Menurut AMI, penindakan hanya menyasar pelaku usaha kecil, sementara pengusaha besar yang diduga menunggak pajak miliaran rupiah justru luput dari perhatian.
Wakil Ketua AMI, Zahdi, SH, dalam keterangannya menyebut bahwa ketegasan Wali Kota hanya tampak saat menyegel toko modern yang melakukan pelanggaran parkir. Sementara itu, pengusaha dan pengembang besar yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mendapat tindakan serupa.
"Penegakan hukum semestinya tidak tebang pilih. Kalau memang ingin tegas, harus berlaku adil," ujar Zahdi, Sabtu (15/6/2025).
AMI menyebut, berdasarkan informasi lapangan dan dokumen publik yang dikumpulkan, tunggakan PBB dari sejumlah pengembang besar di Surabaya mencapai angka miliaran rupiah. Menurut Zahdi, jika pemerintah kota serius mengejar piutang tersebut, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diselamatkan sangat signifikan.
Zahdi juga menilai aksi sidak Wali Kota hanya bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan tata kelola pajak daerah. AMI meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk membuka secara publik daftar nama-nama pengembang yang menunggak pajak, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
"Kalau Pemkot berani, buka saja datanya. Rakyat berhak tahu siapa yang belum membayar pajak," tegas Zahdi.
Ia menambahkan, penindakan terhadap pengusaha besar yang menunggak pajak harus diprioritaskan karena berkaitan langsung dengan pembiayaan pelayanan publik.
AMI berharap Wali Kota menunjukkan keberanian menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik modal besar, bukan hanya menindak pelaku usaha kecil.
"Kalau berani kepada rakyat kecil, harus lebih berani kepada yang besar," pungkasnya.(*)
Editor : Ida Djumila