Nurhadi Kritik Rencana 500 Batalyon: “Ketahanan Bangsa Dimulai dari Perut Rakyat"

Jakarta, beritaplus.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menilai rencana pemerintah membangun 500 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dalam lima tahun sebagai bentuk kekeliruan penentuan prioritas nasional.

Menurut Nurhadi, Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar di bidang kesehatan dan pangan, mulai dari gizi buruk, stunting, hingga akses pangan yang belum merata.

“Negara ini masih menghadapi masalah gizi buruk dan stunting. Lalu tiba-tiba rakyat disuguhi wacana pembentukan batalyon baru seolah itu solusi semua masalah. Saya tegaskan: ketahanan bangsa dimulai dari perut rakyat, bukan dari barak tentara,” tegasnya, Rabu (27/8/2025).

Pemerintah sendiri menargetkan pembentukan 500 batalyon tersebut untuk mempercepat program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, termasuk ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap tahun direncanakan ada 100 batalyon baru dengan dukungan anggaran Kementerian Keuangan.

Namun, Nurhadi mengingatkan bahwa alokasi dana besar untuk proyek ini berpotensi menggerus pembiayaan program sosial yang lebih mendesak, terutama terkait pemenuhan gizi ibu hamil dan anak-anak.

“Apa artinya bicara swasembada pangan kalau anak-anak sekolah masih berangkat dengan perut kosong? Program gizi bisa terpinggirkan karena dana tersedot untuk batalyon,” ujarnya.

Ia juga mendesak pemerintah membuka transparansi terkait besaran anggaran yang dibutuhkan. “Berapa triliun akan dihabiskan? Apakah rakyat dijamin tetap mendapat jatah gizi, ataukah justru dikorbankan demi proyek elitis dan simbolis?” katanya.

Nurhadi menekankan kembali bahwa esensi keamanan nasional tidak hanya diukur dari kekuatan militer, melainkan juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat.

“Keamanan sejati adalah ketika balita tidak lagi stunting, anak sekolah sehat, dan ibu hamil tidak kekurangan gizi. Itu yang harus jadi fondasi pertama dan utama,” pungkasnya.(*) 

Editor : Redaksi