x beritaplus.id skyscraper
x beritaplus.id skyscraper

Kapolri dan TNI Tindak Tegas Pelaku Anarki Sesuai Instruksi Presiden

Avatar Ida Djumila

Politik dan Pemerintahan

JAKARTA, berutaplus.id – Kepolisian Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia menegaskan akan bertindak tegas terhadap pelaku aksi anarkis dalam unjuk rasa yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat menegakkan hukum sekaligus menjaga keamanan masyarakat.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional warga negara, namun tidak boleh disalahgunakan dengan tindakan yang merugikan orang lain maupun merusak fasilitas publik.

 “Penyampaian pendapat itu hak semua warga negara dan dilindungi undang-undang. Tetapi ada syarat yang harus dipatuhi, yaitu memperhatikan kepentingan umum, mengikuti aturan hukum, serta menjaga persatuan bangsa. Sepanjang dilaksanakan dengan damai, aparat wajib mengamankan. Tapi kalau sudah terjadi perusakan atau tindak pidana, tentu ada konsekuensinya,” ujar Kapolri dikutip dari Media Indonesia, Minggu (31/8/2025).

Kapolri juga mengungkapkan bahwa Presiden telah memanggil dirinya bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membahas situasi keamanan terkini. “Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan yang bersifat anarkistis, kami TNI dan Polri diminta mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” jelasnya, dikutip dari Detik News.

Sementara itu, Panglima TNI menegaskan komitmen institusinya untuk bersinergi dengan Polri dalam menjaga ketertiban. Ia menekankan bahwa TNI siap dikerahkan apabila situasi eskalatif membahayakan masyarakat. “Kami bersama Polri satu komando. Keamanan rakyat dan negara adalah prioritas utama,” tegas Agus Subiyanto.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya menghormati kebebasan menyampaikan pendapat, namun menolak segala bentuk anarkisme. Ia menekankan, demokrasi tidak boleh berubah menjadi tindakan perusakan atau kekerasan yang justru merugikan rakyat sendiri.

Dengan adanya instruksi presiden dan langkah tegas dari TNI–Polri, pemerintah berharap situasi dapat segera kembali kondusif serta hak demokrasi tetap berjalan tanpa mengorbankan ketertiban umum.(*) 

Editor : Redaksi

Artikel Terbaru
Minggu, 25 Okt 2026 18:58 WIB | Hukum dan Kriminal

Penonton Balapan Sepeda Dibacok, Korban Didampingi Dodik Firmansyah Lapor Polrestabes Surabaya

Penonton Balapan Sepeda Dibacok, Korban Didampingi Dodik Firmansyah Lapor Polrestabes Surabaya ...
Minggu, 25 Okt 2026 15:55 WIB | Ekbis dan Hiburan

UMKM Binaan Pertamina Hadirkan Manfaat Nyata, dari Pelestarian Budaya hingga Pemberdayaan Masyarakat

Jakarta, beritaplus.id - Di tengah tantangan persaingan usaha yang semakin ketat, sejumlah UMKM binaan Pertamina menunjukkan bahwa bisnis tidak hanya dapat ...
Minggu, 25 Okt 2026 15:40 WIB | Peristiwa

DPD PSI Pasuruan Gelar Konsolidasi dan Bimtek Persiapan Verifikasi Parpol 

Pasuruan - beritaplus.id | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pasuruan menggelar konsolidasi dan bimbingan teknis ...
Minggu, 25 Okt 2026 15:40 WIB | Peristiwa

Semarak HUT ke-81 TNI, Kodim Ponorogo Gelar Prima Run 2026, Diikuti 1.300 Peserta

PONOROGO, Beritaplus.id – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2026, Kodim 0802/Ponorogo menggelar l ...
Sabtu, 24 Okt 2026 16:32 WIB | Hukum dan Kriminal

Dugaan Penipuan Pengurusan SHM di Surabaya, Sejumlah Korban Klaim Rugi Ratusan Juta Rupiah

Dugaan Penipuan Pengurusan SHM di Surabaya, Sejumlah Korban Klaim Rugi Ratusan Juta Rupiah ...
Sabtu, 24 Okt 2026 11:16 WIB | Politik dan Pemerintahan

TPA Mrican Baru Seluas 9,4 Hektare Segera Dibangun, Pemkab Ponorogo Siapkan Anggaran Rp15 Miliar

PONOROGO, Beritaplus.id – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dalam mengatasi persoalan sampah mulai menemukan titik terang. Pelaksana Tugas (Plt) B ...