Warga Wonosari Desak APH dan Inspektorat Audit BUMDes Sukses Makmur
Pasuruan, beritaplus.id | Sejumlah warga Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan menyampaikan kekhawatiran terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sukses Makmur. Mereka menilai, lembaga usaha milik desa tersebut hingga kini belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Buntut dari keresahan tersebut, warga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) beserta Inspektorat Kabupaten Pasuruan untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran dana dan hasil usaha BUMDes Sukses Makmur.
Permintaan audit ini mencuat lantaran BUMDes Sukses Makmur yang bergerak di sektor perdagangan, dianggap tidak menunjukkan perkembangan. Mirisnya, hasil sewa stan dan toko yang ada tiga pasar yakni pasar desa, sayur dan sapi dikelola tidak pernah disampaikan kepada warga. Mereka menduga badan usah milik desa dibuat ajang bancakan oleh oknum pengurus BUMDes hingga perangkat.
Alih-alih menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), usaha tersebut justru diindikasikan mengalami kerugian.
"Kami minta APH dan Inspektorat segera segera turun untuk melakukan audit kepada pengurus serta pengelola dana BUMDes," ujar salah seorang yang keberatan namanya disebut mewakili aspirasi masyarakat.
Warga lainnya, ikut menyoroti masalah transparansi laporan keuangan yang selama ini dinilai tertutup dari publik. Mayoritas warga mengaku buta mengenai besaran modal awal serta perputaran pendapatan per bulan hingga per tahun dari unit usaha yang mengelola uang negara tersebut.
"Kami menduga adanya kolusi di badan pengurus BUMDes, oleh karena itu kami meminta pihak Inspektorat Kabupaten Subang segera mengaudit hasil BUMDes tersebut. Kami berharap APH tidak menutup mata atas dugaan penyimpangan Dana Desa yang diperuntukkan untuk penyertaan modal BUMDes," tegasnya.
Sebelumnya, Hendi Candra Wijaya Camat Tutur memanggil Elly Yuniarsih selaku PJ Direktur BUMDes Sukses Makmur. Pemanggilan itu sifatnya klarifikasi soal SK hingga legalitas usaha milik desa setempat. Candra mengaku heran pendapat asli Desa (PADes) Wonosari yang kalah dengan desa tetangga. Padahal, Desa Wonosari mempunyai beberapa usaha yang dikelola BUMDes seperti pasar sayur, hewan, dan pasar desa. Selain itu juga parkiran. Apabila dikelola dengan baik dan benar desa wonosari akan lebih maju dan sejahtera.
Pasca ditetapkan, Imanuel Herlambang Santosa (IHS) selaku Kades Wonosari bersama bersama dua tersangka lainnya diantaranya Heru Tri Wibowo (HTW) Ketua Pokmas dan Benny Cornelis (BC) bendahara Pokmas TKD sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) PTSL senilai Rp 1,2 miliar. Pelayanan publik di pemdes tersebut terkesan berhenti alias mancet. (dik)
Editor : Redaksi