Air Bersih Surabaya Disorot GEMPAR JATIM, Pengelolaan Swasta dan Retribusi Rp7,2 Miliar Dipertanyakan
Surabaya, beritaplus.id – Pengelolaan air bersih di Kota Surabaya kembali menjadi sorotan. Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat Jawa Timur (GEMPAR JATIM) mempertanyakan pengelolaan pasokan air di sejumlah kawasan perumahan yang disebut masih melibatkan pihak pengembang.
Tak hanya itu, organisasi tersebut juga meminta transparansi terkait mekanisme dana retribusi yang disebut mencapai potensi sekitar Rp7,2 miliar berdasarkan jumlah sambungan rumah dan besaran retribusi yang mereka klaim.
Ketua GEMPAR JATIM, Zahdi, S.H., menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih tegas untuk memastikan pelayanan air bersih dapat dinikmati seluruh masyarakat secara adil.
Menurut Zahdi, pengelolaan air bersih harus mengacu pada amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Surabaya ini Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, harus mampu. PAM Surya Sembada juga telah menyatakan siap mengalirkan air bersih ke seluruh masyarakat. Tinggal bagaimana kemauan eksekutif, legislatif, dan jajaran terkait untuk mewujudkannya,” ujar Zahdi di Jalan Sumatra, Surabaya, Sabtu (5/9/2026).
GEMPAR JATIM mendorong Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD melakukan evaluasi terhadap tata kelola pelayanan air bersih, termasuk keberadaan pengelolaan oleh pihak swasta di kawasan perumahan.
Zahdi menegaskan, pelayanan air bersih tidak boleh menimbulkan kesan adanya perbedaan perlakuan antara masyarakat umum dan penghuni kawasan perumahan elit.
“Tidak boleh ada diskriminasi pelayanan antara masyarakat kecil dengan warga kawasan perumahan elit,” tegasnya.
Sorotan GEMPAR JATIM juga diarahkan pada pelayanan teknis PAM Surya Sembada. Zahdi mengaku masih menerima keluhan masyarakat mengenai aliran air yang tidak lancar hingga tersendat di sejumlah wilayah Surabaya Utara.
Ia menyebut GEMPAR JATIM telah tiga kali mengirimkan surat kepada PAM Surya Sembada untuk meminta klarifikasi. Namun, menurut Zahdi, surat tersebut belum mendapatkan respons.
“Laporan dan surat dari masyarakat sama sekali tidak digubris. Ini yang kami pertanyakan dari sisi manajemen dan kepemimpinan,” katanya.
Selain pelayanan air, GEMPAR JATIM mempertanyakan mekanisme dana retribusi yang disebut sebesar Rp11.000 untuk setiap sambungan rumah.
Dengan asumsi terdapat sekitar 656.000 sambungan rumah aktif, GEMPAR JATIM menghitung potensi penerimaan sekitar Rp7,216 miliar.
Namun, angka tersebut merupakan kalkulasi berdasarkan data dan asumsi yang disampaikan GEMPAR JATIM dan masih memerlukan konfirmasi serta verifikasi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Zahdi mempertanyakan mekanisme penyetoran dan penggunaan dana tersebut, termasuk kaitannya dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.
“Kalau memang untuk pengelolaan sampah, harus jelas alurnya dan penggunaannya. Masyarakat berhak mengetahui,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, GEMPAR JATIM menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di tiga lokasi, yakni Kantor PAM Surya Sembada, Pemerintah Kota Surabaya, dan DPRD Kota Surabaya.
Sejumlah tuntutan yang akan dibawa antara lain evaluasi tata kelola air bersih, kejelasan pengelolaan air di kawasan perumahan, evaluasi kinerja manajemen PAM Surya Sembada, serta transparansi mekanisme dan penggunaan dana retribusi.
GEMPAR JATIM menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dan dorongan agar pelayanan publik, khususnya air bersih, dikelola secara transparan, adil, dan akuntabel. (syd)
Editor : Redaksi