Surabaya, beritaplus.id – Ketua Aliansi Wartawan Surabaya (AWS), Kiki Kurniawan, angkat bicara soal dugaan ketimpangan dalam penempatan iklan publikasi pimpinan DPRD Kota Surabaya. Ia menyoroti adanya kecenderungan hanya media-media mainstream dan yang memiliki kedekatan emosional dengan pimpinan dewan yang mendapatkan jatah kerja sama publikasi.
Dalam pernyataannya, Kiki mempertanyakan keadilan distribusi anggaran iklan tersebut. Ia menilai media online lokal juga memiliki hak yang sama untuk menyuarakan kegiatan dan program DPRD kepada publik.
“Peran media online saat ini sangat besar. Masyarakat semakin cerdas dalam memilih informasi. Mereka tidak hanya mengandalkan media besar, tapi juga media digital yang informatif dan cepat,” ujar Kiki, Senin (19/5/2025).
Kiki menegaskan, jika hanya media besar yang diberi ruang, patut diduga ada praktik tidak transparan atau indikasi kolusi di baliknya.
“Kalau cuma media mapan yang dapat iklan, bisa jadi ada indikasi KKN. Apalagi jika hanya yang dekat dengan pimpinan DPRD yang diakomodasi. Itu tidak adil,” katanya.
AWS juga menekankan bahwa banyak media online lokal telah memiliki legalitas jelas, seperti akta pendirian, NPWP, dan wartawan bersertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Menurut Kiki, tak ada alasan menyingkirkan media online hanya karena dianggap lokal atau bukan bagian dari media arus utama.
Lebih lanjut, Kiki menyebut sejumlah media online sudah mengajukan proposal kerja sama ke Sekretariat DPRD, namun dipingpong dengan alasan regulasi baru. Padahal, media-media besar sebelumnya tetap difasilitasi tanpa kendala serupa.
“Kalau memang ada aturan baru, seharusnya berlaku untuk semua. Jangan sampai aturan hanya jadi alasan untuk mempersulit media lokal yang aktif meliput di gedung dewan,” ujarnya.
Kiki menyerukan agar iklan pimpinan DPRD dihentikan apabila tidak dikelola secara transparan dan adil. Ia juga meminta Sekwan dan DPRD lebih selektif dan objektif dalam menjalin kerja sama dengan semua media, tanpa memihak hanya pada media besar.
AWS menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalisme, transparansi, dan kesetaraan di dunia jurnalistik.(*)
Editor : Ida Djumila