Hubungan Indonesia – Prancis: Kemitraan Strategis dan Penerapan Politik Bebas Aktif
Surabaya - beritaplus.id | Hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan menyusul kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke negara Eropa tersebut. Kerja sama di berbagai sektor, mulai dari pertahanan, pendidikan, hingga kebudayaan, semakin terjalin erat, namun di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan terkait penerapan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dipegang Indonesia. Hal ini dibahas secara mendalam dalam program Indonesia Kita di Garuda TV dengan tema "Dibalik Kunjungan Presiden ke Prancis (Lagi)", menghadirkan akademisi Hubungan Internasional Universitas Airlangga (UNAIR), Dr. Probo Darono Yakti.
Dalam diskusi tersebut, Dr. Probo menilai bahwa kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis memiliki dasar yang kuat, terlebih melihat keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dimiliki Prancis dan menjadi daya tarik tersendiri bagi Indonesia. Menurutnya, kedekatan kedua negara terlihat nyata, salah satunya dalam sektor pertahanan yang belakangan menjadi fokus utama pemerintahan.
"Kita melihat hubungan ini semakin akrab untuk tujuan kebaikan, baik dalam diplomasi maupun ekonomi. Salah satu bukti nyata adalah kerja sama pertahanan, di mana perhatian Presiden Prabowo sangat besar di sektor ini. Kontrak pengadaan 42 unit pesawat tempur Rafale senilai sekitar 8,1 miliar dolar Amerika Serikat adalah langkah besar yang akan terus dilanjutkan, menjadikan ikatan pertahanan kedua negara semakin erat," ungkap Dr. Probo.
Selain pertahanan, lanjutnya, kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan juga menjadi pilar yang terus dijaga dan dikembangkan, membangun landasan pemahaman yang lebih luas antar kedua bangsa. Kendati demikian, Dr. Probo menekankan pentingnya memandang hubungan ini secara objektif dalam kerangka politik luar negeri Indonesia.
Prinsip bebas aktif, yang digagas oleh Bung Hatta dengan filosofi "mendayung di antara dua karang", menuntut Indonesia untuk tidak memihak pada kekuatan tertentu, namun tetap berperan aktif dalam hubungan internasional. Dr. Probo menegaskan bahwa kedekatan dengan Prancis tidak berarti Indonesia meninggalkan prinsip tersebut.
"Kita harus melihat bahwa pendekatan Presiden Prabowo sangat komprehensif. Di satu sisi kita menjalin kerja sama dengan Prancis, namun di sisi lain kita juga membangun hubungan baik dengan Rusia, Turki, Tiongkok, Amerika Serikat, hingga negara-negara anggota BRICS yang kini menjadi mitra dialog strategis. Kunjungan ke Prancis, ke Tiongkok, maupun komunikasi dengan pemimpin negara lain justru mencerminkan inti dari politik bebas aktif itu sendiri: menjalin hubungan dengan siapa saja selama saling menguntungkan, tanpa terikat pada satu poros kekuasaan," jelasnya.
Meski memandang kerja sama ini sangat positif, Dr. Probo mengingatkan bahwa frekuensi kunjungan kenegaraan dan penandatanganan perjanjian kerja sama harus dibarengi dengan capaian yang terukur dan dampak nyata bagi rakyat. Banyak masyarakat yang menyoroti pentingnya meninjau kembali efektivitas dari setiap perjalanan kenegaraan.
"Pertanyaannya bukan hanya ke mana saja Presiden pergi, tetapi apa hasil nyatanya. Kita perlu mengukur setiap kunjungan dengan indikator yang jelas: berapa Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (MoA) yang ditandatangani, dan yang paling penting, sejauh mana perjanjian itu diimplementasikan di lapangan," ujar Dr. Probo.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa politik bebas aktif yang sejati bukan hanya soal aktif menjalin hubungan ke luar negeri, tetapi juga bagaimana hubungan tersebut berdampak positif bagi perekonomian nasional yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Kerja sama di sektor pertahanan maupun bidang lainnya, menurutnya, baru akan bernilai besar jika memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Kerja sama dengan Prancis sangat positif, namun kuncinya ada pada keberlanjutan dan dampak yang dihasilkan. Bebas aktif harus bermakna bebas menentukan mitra terbaik, namun aktif mewujudkan kesejahteraan di dalam negeri," pungkas Dr. Probo Darono Yakti, menutup pembahasan yang mengingatkan akan pentingnya keseimbangan diplomasi dan hasil pembangunan.(Murti)
Editor : Redaksi